Menu

Mode Gelap
Operasi Pekat II Mansinam, Polres Fakfak Berhasil Amankan 8 Tersangka Bupati Samaun Buka Turnamen Persifa All Star 2025: Beri Pesan Ini Ke Wasit dan Pemain Peresmian Produksi Perdana Lapangan Minyak Forel dan Terubuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional Dandim 1803/Fakfak Apresiasi Program Pendidikan Gratis: Ini Satu Terobosan Besar Prosesi Adat “Meri Totora” Awali Panen Pala di Kampung Wartutin Pekan Depan, Pansus DPRK Fakfak Panggil KPU dan Bawaslu Soal Penggunaan Dana Hibah Pilkada 2024

Jendela Parlemen

Pemerintah Harus Segera Evaluasi Strategi Penanganan KKSB di Papua

badge-check


					Pemerintah Harus Segera Evaluasi Strategi Penanganan KKSB di Papua Perbesar

Embaranmedia.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah mengevaluasi strategi penanganan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua. Baginya, ini perlu menjadi sorotan akibat tewasnya seorang prajurit TNI Prada Ginanjar Arianda saat kontak bersenjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya pada Senin (15/2) lalu.

“Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi strategi penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari TNI dan rakyat sipil,” terang Sukamta dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Kamis (18/2/2021).

Terhitung sejak Januari 2021, menurut Sukamta, sudah ada empat anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders telah gugur, padahal Yonif tersebut termasuk satuan khusus TNI yang andal. Ia menilai kehilangan satu nyawa anak bangsa sangat mahal harganya sehingga pemerintah harus segera mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua supaya tidak memakan korban jiwa.

Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyayangkan pemerintah belum mampu mengatasi KKSB di Papua. Padahal, sebelumnya, Indonesia pernah menangani konflik horizontal seperti konflik GAM di Aceh, ancaman kelompok teroris Santoso di Poso. Dirinya menegaskan sikap pemerintah tidak boleh lemah dalam menangani kelompok KKSB yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Papua.

“Kalau banyak prajurit TNI yang terus berguguran, berarti strategi yang digunakan pemerintah saat ini belum tepat sehingga perlu segera dievaluasi. Sepertinya, perlu diselesaikan dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Polri,” jelasnya.

Ke depannya, Sukamta berharap pemerintah juga bisa mengatasi hingga sampai akar masalahnya seperti ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi, dan ketertinggalan. Tanpa menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, potensi gejolak konflik di Papua akan terus terjadi. (ts/es). (dpr.go.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pekan Depan, Pansus DPRK Fakfak Panggil KPU dan Bawaslu Soal Penggunaan Dana Hibah Pilkada 2024

16 Mei 2025 - 13:26

DPRK Fakfak Serahkan Pokir Ke Bupati, Amir Rumbouw: 5 Hal Penting Jadi Usulan

15 Mei 2025 - 15:43

Anggota DPRK Mahdi Mahsyar Hadiri Musrenbang di Furwagi: Siap Kawal 4 Persoalan Agar Terealisasi

27 April 2025 - 15:32

Anggota DPR Hinca Panjaitan Puji Kinerja Polri Amankan Mudik 2025

22 April 2025 - 09:38

DPRK Fakfak Sepakat Bentuk Tim Khusus Perjuangkan Nasib Honorer Non Database ke BKN RI

17 April 2025 - 11:07

Trending di Jendela Parlemen
WhatsApp
error: