Pemerintah Harus Segera Evaluasi Strategi Penanganan KKSB di Papua

- Jurnalis

Jumat, 19 Februari 2021 - 04:51 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Embaranmedia.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah mengevaluasi strategi penanganan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua. Baginya, ini perlu menjadi sorotan akibat tewasnya seorang prajurit TNI Prada Ginanjar Arianda saat kontak bersenjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya pada Senin (15/2) lalu.

“Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi strategi penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari TNI dan rakyat sipil,” terang Sukamta dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Kamis (18/2/2021).

Baca Juga :  Anggota DPRD Papua Barat Salim Alhamid Reses di Fakfak Dapati Sejumlah Persoalan

Terhitung sejak Januari 2021, menurut Sukamta, sudah ada empat anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders telah gugur, padahal Yonif tersebut termasuk satuan khusus TNI yang andal. Ia menilai kehilangan satu nyawa anak bangsa sangat mahal harganya sehingga pemerintah harus segera mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua supaya tidak memakan korban jiwa.

Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyayangkan pemerintah belum mampu mengatasi KKSB di Papua. Padahal, sebelumnya, Indonesia pernah menangani konflik horizontal seperti konflik GAM di Aceh, ancaman kelompok teroris Santoso di Poso. Dirinya menegaskan sikap pemerintah tidak boleh lemah dalam menangani kelompok KKSB yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Papua.

“Kalau banyak prajurit TNI yang terus berguguran, berarti strategi yang digunakan pemerintah saat ini belum tepat sehingga perlu segera dievaluasi. Sepertinya, perlu diselesaikan dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Polri,” jelasnya.

Baca Juga :  Anggota DPRD Papua Barat Salim Alhamid Reses di Fakfak Dapati Sejumlah Persoalan

Ke depannya, Sukamta berharap pemerintah juga bisa mengatasi hingga sampai akar masalahnya seperti ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi, dan ketertinggalan. Tanpa menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, potensi gejolak konflik di Papua akan terus terjadi. (ts/es). (dpr.go.id)

Berita Terkait

Anggota DPRD Papua Barat Salim Alhamid Reses di Fakfak Dapati Sejumlah Persoalan
Titiek Soeharto Tegaskan Komisi IV DPR Komitmen Lindungi Lingkungan dan Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Massa Pendukung UTA’YOH Datangi DPRD Fakfak Minta Segera Bentuk Pansus Pilkada 2024
Amir Rumbouw Imbau Pemkab Fakfak Dapat Bersinergi dan Siapkan Seluruh Dokumen Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan
Anggota DPRD Papua Barat Salim Alhamid Gelar Reses di Fakfak, Perdana di Kampung Sosar Distrik Kokas
5 Anggota DPRK dan 3 Unsur Pimpinan DPRD Fakfak Resmi Dilantik
DPRD dan Pemkab Fakfak Resmi Sahkan APBD Perubahan 2024, Ini Besarannya
Mahdi Mahsyar, Anggota DPRD Fakfak Termuda Resmi Dilantik
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Februari 2025 - 21:46 WIT

Anggota DPRD Papua Barat Salim Alhamid Reses di Fakfak Dapati Sejumlah Persoalan

Kamis, 5 Desember 2024 - 22:33 WIT

Massa Pendukung UTA’YOH Datangi DPRD Fakfak Minta Segera Bentuk Pansus Pilkada 2024

Sabtu, 16 November 2024 - 12:59 WIT

Amir Rumbouw Imbau Pemkab Fakfak Dapat Bersinergi dan Siapkan Seluruh Dokumen Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumat, 15 November 2024 - 21:57 WIT

Anggota DPRD Papua Barat Salim Alhamid Gelar Reses di Fakfak, Perdana di Kampung Sosar Distrik Kokas

Rabu, 13 November 2024 - 17:03 WIT

5 Anggota DPRK dan 3 Unsur Pimpinan DPRD Fakfak Resmi Dilantik

Berita Terbaru

Fakfak Terkini

Jaga Kamtibmas di Fakfak, Raja Ati-Ati Dukung Penuh Pemerintah dan Polri

Minggu, 16 Feb 2025 - 18:58 WIT

error: