Salim Alhamid Desak Perhatian Pemerintah terhadap Akses Transportasi di Fakfak
EMBARANMEDIA.COM, MANOKWARI — Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya DPR Papua Barat mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan perhatian serius terhadap persoalan transportasi, khususnya akses transportasi yang menghubungkan Manokwari dengan Kabupaten Fakfak maupun sebaliknya.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPR Papua Barat, Salim Alhamid, S.Sos, pada Sidang Perubahan APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2026, Rabu (30/09/2026). Ia menilai sektor transportasi memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Menurut Salim, transportasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang sangat penting. Karena itu, ketersediaan akses transportasi yang memadai dan efisien perlu menjadi perhatian pemerintah, terlebih bagi daerah seperti Fakfak yang membutuhkan konektivitas yang lebih baik dengan pusat pemerintahan dan daerah lainnya di Papua Barat.
“Transportasi merupakan urat nadi perekonomian bangsa yang sangat urgen, sekaligus menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat agar memberikan perhatian khusus terhadap persoalan transportasi,” kata Salim.
Ia menyoroti khusus akses penerbangan Manokwari-Fakfak maupun Fakfak-Manokwari yang hingga kini belum memiliki penerbangan langsung. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persoalan dari sisi waktu maupun biaya bagi masyarakat yang harus melakukan perjalanan antar daerah.
“Untuk transportasi udara, sampai saat ini tidak ada penerbangan langsung Manokwari-Fakfak atau sebaliknya. Kondisi ini tentu berdampak terhadap efisiensi, baik dari aspek anggaran maupun waktu. Masyarakat membutuhkan konektivitas yang lebih mudah, cepat dan terjangkau,”ujar Salim Alhamid yang juga sebagai Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat.
Menurutnya, keterbatasan akses tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, perdagangan, distribusi barang dan jasa, serta pergerakan ekonomi masyarakat.
Selain transportasi udara, Salim juga menyoroti kondisi transportasi laut dari dan menuju Fakfak. Ia menilai akses melalui jalur laut masih belum memberikan kemudahan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Begitu pula dengan transportasi laut yang terkesan masih sulit untuk masuk dan keluar, dari dan menuju Fakfak. Ini merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tegasnya.
Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya, lanjut Salim, memandang pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di Papua Barat.
Ketersediaan transportasi yang baik, kata dia, harus dipandang sebagai kebutuhan dasar dalam membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, maupun berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Salim mengatakan, penerbangan langsung Manokwari-Fakfak sebenarnya hanya membutuhkan waktu sekitar 50 menit.
Sementara penerbangan Manokwari-Sorong sekitar 40 menit, tetapi perjalanan menjadi jauh lebih panjang karena masyarakat harus menginap di Sorong.
“Dari sisi efisiensi waktu tidak efektif. Waktu tempuh yang seharusnya dari Manokwari ke Fakfak sekitar 50 menit, sedangkan Manokwari-Sorong sekitar 40 menit. Tetapi karena harus menginap di Sorong, tentu waktunya menjadi jauh lebih panjang,” ujarnya.
Selain waktu, Salim menyoroti beban biaya yang harus ditanggung masyarakat. Ia menyebut harga tiket penerbangan langsung Manokwari-Fakfak berada di kisaran Rp1,4 juta.
“Sementara jika harus transit dan menginap di Sorong, biaya perjalanan dapat mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta. Harga tiket sudah mahal, belum lagi pengeluaran ketika harus menginap, makan dan minum serta biaya transportasi. Dari sisi efisiensi waktu dan biaya, semuanya tidak ada. Malah sebaliknya, masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar,” katanya.
Tak hanya transportasi udara, Salim juga meminta PT Pelni memperhatikan konektivitas laut Manokwari-Fakfak.
Ia mengusulkan agar kapal tidak terlalu banyak singgah di pelabuhan lain sehingga waktu tempuh masyarakat dapat dipangkas.
Menurutnya, rute pelayaran dapat diatur dengan hanya singgah di satu atau dua pelabuhan sebelum menuju Fakfak agar masyarakat dapat tiba dalam waktu lebih singkat.
Salim mengatakan persoalan transportasi tersebut telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan untuk ditindaklanjuti.
Ia berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat mencari solusi bersama agar akses transportasi antarkabupaten di Papua Barat menjadi lebih mudah, cepat dan terjangkau.
Ia juga mendorong para bupati di Papua Barat menyampaikan aspirasi secara resmi kepada pemerintah maupun penyedia layanan transportasi.
Karena itu, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melakukan langkah konkret dalam meningkatkan konektivitas transportasi, termasuk mengupayakan tersedianya rute penerbangan langsung Manokwari-Fakfak serta meningkatkan akses dan layanan transportasi laut.
“Jangan sampai masyarakat Fakfak terus menghadapi kesulitan ketika harus bepergian ke Manokwari maupun daerah lainnya. Pemerintah perlu melihat persoalan transportasi ini secara menyeluruh dan menjadikannya sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah,” pungkas Salim.
Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya berharap persoalan konektivitas tersebut dapat menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Papua Barat, sehingga akses transportasi antardaerah semakin terbuka dan mampu mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pewarta: AZT || Editor: Redaksi Embaranmedia
