Wagub PBD Dorong Perlakuan Khusus Biaya MBG, BGN: Papua Tak Bisa Disamakan dengan Jawa
EMBARANMEDIA.COM, KOTA SORONG – Wakil Gubernur Papua Barat Daya H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M., mendorong adanya perlakuan khusus dalam pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua, mengingat tingginya biaya kebutuhan dan tantangan geografis dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Nausrau saat mengikuti Launching dan Aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi di kawasan Indonesia Timur, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan berlangsung secara hybrid dan salah satu titik pelaksanaannya berada di SPPG Sorong, Jalan Maibo, Intimpura, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Wagub hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Papua Barat Daya bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Nausrau menyampaikan perkembangan pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia melaporkan bahwa saat ini terdapat 31 SPPG aglomerasi dan 14 SPPG wilayah 3T yang telah operasional.
Sementara itu, jumlah penerima manfaat program MBG di Papua Barat Daya telah mencapai 84.180 orang, terdiri dari 67.276 peserta didik jenjang TK hingga SMA, 11.509 penerima manfaat kelompok 3B, 5.395 guru dan tenaga pendidik, serta 1.309 tenaga kerja atau relawan SPPG.
Namun, Wagub menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera mendapat perhatian, terutama terkait pemerataan pelayanan di wilayah 3T.
Maybrat dan Tambrauw Belum Operasional
Ahmad Nausrau menyebut Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw sebagai dua wilayah di Papua Barat Daya yang hingga kini belum memiliki SPPG yang operasional.
“Dari enam daerah bawahan di Papua Barat Daya, hanya Kota Sorong yang full untuk aglomerasi, selebihnya lebih banyak 3T. Namun hingga saat ini baru 14 yang operasional,” kata Ahmad Nausrau.
Karena itu, ia meminta dukungan dan perhatian pemerintah pusat agar SPPG di wilayah 3T dapat segera beroperasi, sehingga manfaat program MBG dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok.
“Kami ada dua kabupaten di Papua Barat Daya yang hingga saat ini belum operasional SPPG-nya, yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Karena itu kami mohon dukungan dan atensi penuh untuk dapur SPPG di wilayah 3T ini,” ujarnya.
Biaya Papua Dinilai Tak Bisa Disamakan dengan Jawa
Selain pemerataan layanan, persoalan biaya menjadi perhatian Wagub.
Ahmad Nausrau meminta agar harga satuan pelayanan SPPG di Papua Barat Daya mempertimbangkan kondisi geografis serta tingginya biaya logistik dan kebutuhan pangan di wilayah Papua.
“Terutama di Kota Sorong, harga satuan di SPPG ini disamakan dengan di Jawa. Padahal harga di Papua ini lebih tinggi sehingga kemudian menyulitkan para pengelola SPPG untuk memberikan layanan yang terbaik,” ungkapnya.
Menurutnya, penyesuaian tersebut penting agar kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat tetap dapat dipertahankan.
BGN Siapkan Aturan Khusus untuk Papua
Permintaan tersebut mendapat respons langsung dari Kepala BGN.
Kepala BGN menyampaikan bahwa wilayah 3T, khususnya Papua, akan mendapatkan perlakuan khusus dalam pelaksanaan program MBG dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan wilayah.
“Wilayah 3T khususnya di daerah Papua akan ada treatment khusus terkait kemahalan,” kata Kepala BGN.
Ia menjelaskan bahwa kondisi Papua tidak dapat begitu saja disamakan dengan Jawa.
“Tidak mungkin kemudian disamakan seperti di Jawa dengan harga yang sama, pasti kualitas barangnya akan berbeda,” ujarnya.
Kepala BGN juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan peraturan badan yang mengatur wilayah 3T, termasuk aspek kemahalan, tingkat kesulitan dan kondisi wilayah.
Respons tersebut menjadi perhatian penting bagi Papua Barat Daya, mengingat karakteristik geografis, jarak antardaerah dan tantangan distribusi menjadi faktor yang turut menentukan pelaksanaan program MBG.
Dorong MBG Menjangkau Pelosok Papua
Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, percepatan SPPG di wilayah 3T menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan.
Ahmad Nausrau berharap keberadaan SPPG dapat terus diperluas hingga menjangkau kampung-kampung dan masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
“Kami berharap dapur SPPG 3T ini bisa segera operasional sehingga melayani masyarakat kita, terutama anak-anak asli Papua yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung-kampung,”tegasnya.
Launching dan Aktivasi SPPG 3T pada Jumat (2/10/2026) tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperluas manfaat Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan pelaksanaannya menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayah Papua.
Pewarta: SP || Editor: Redaksi Embaranmedia
