![](https://embaranmedia.com/wp-content/uploads/2025/08/64eb11fc-059e-4f8f-af8c-b769cfd13c69.jpeg"")
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac agar masyarakat tidak panik. Pasalnya muncul hoaks bahwa vaksin Sinovac mengandung boraks, merkuri dan unsur babi, kendati isu telah dibantah oleh Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjadjaran (Unpad).
“Isu tersebut dapat membuat masyarakat bingung, panik bahkan bisa distrust terhadap pemerintah. Perlu segera ditangani agar tidak menganggu program vaksinasi,” tegas Nettt melalui siaran pers yang diterima Parlementaria, baru-baru ini. Menurut Netty, pemerintah perlu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang antisipatif.
“Pemerintah harus segera mengumumkan hasil uji klinis Sinovac secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran,” pinta politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut. Selain itu, Pemerintah, lanjut Netty juga harus memiliki kemampuan membangun komunikasi publik yang antisipatif, cepat dan akurat.
“Jangan sampai masyarakat lebih percaya pada info yang diperoleh melalui media sosial. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik tentang informasi vaksin yang diklaim sebagai hoaks, serta pembuktian dari pemerintah secara kasat mata bahwa vaksin yang didatangkan bukan yang terpampang dalam foto dan berita hoaks yang beredar. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti RUU Ciptaker, di mana pemerintah membantah bahwa itu hoaks, akhirnya timbul kegaduhan tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah” lanjutnya.
Legislator dapil Jawa Barat VIII itu juga meminta BPOM dan LPOM MUI agar segera menyelesaikan pekerjaannya. “Saya ingatkan bahwa dijanjikan hasil uji klinis diterima pada akhir Desember atau awal Januari. Segera umumkan tingkat keampuhan, material yang terkandung, efek samping yang mungkin timbul, serta kehalalan vaksin Sinovac dan vaksin lain yang sedang dalam masa uji klinis,” pintanya.
Sumber : www.dpr.go.id
