Embaranmedia.com, Fakfak – Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak melalui BKPSDM dan Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga menggelar Rapat Pimpinan membahas Pemerataan Guru PNS, Honorer dan Pegawai Kontrak dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang tersebar di seluruh sekolah. Rapat tersebut bertempat di Gedung Winder Tuaere Fakfak, Rabu (16/03/2022) Kemarin.
Kegiatan Rapat ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala BKPSDM Fakfak, Ahmad Pelu, dan dihadiri oleh Bupati Fakfak, Untung Tamsil,S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Hermanto Hobrow S.Pd, Pejabat Inspektorat, Mocjak Rengen, Sekertaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Jubaer Uswanas, M.Si dan Para Pengawas Sekolah di Kabupaten Fakfak.
Dalam arahannya, Bupati Fakfak, Untung Tamsil, mengatakan, berbicara soal Guru, harus ada pemerataan para guru mulai dari tingkat Paud, SD, SMP yang tersebar di 17 Distrik dan 142 kampung.
“Memang ini menjadi permasalahan kita semua, yang harus ada integrasi, pemerataan pendidikan dan Peraturan Pemerintah tentang regulasi yang tersebar di beberapa distrik dan kampung. Banyak sekali laporan yang disampaikan langsung oleh masyarakat dibeberapa kampung kepada saya, bahwa mempunyai sekolah tetapi tidak ada guru yang mengajar,”Ujarnya.
Bupati Untung Tamsil juga meminta data base guru PNS berapa banyak di tingkat SD dan SMP juga meminta data jumlah SD di Kabupaten Fakfak untuk menjadi data Pemerintah dalam mengambil keputusan, sehingga memajukan lembaga Pendidikan diKabupaten Fakfak.
“Saya meminta kepada Dinas Pendidikan agar betul-betul serius membicarakan persoalan tentang guru dan masih ada murid yang belum bisa membaca ini juga menjadi persoalan kita yang harus kita perhatikan dengan baik, kita harus bisa siapkan apa yang menjadi kebutuhan para guru sebagai bentuk pelayanan dan bagaimana ada perhatian pemerintah sehingga para guru dapat melakukan tugas mengajar dengan baik, agar merubah sumber daya manusia dalam Lembaga Pendidikan di Fakfak,”Tegas Bupati UT.
Selain itu, Bupati Untung Tamsil meminta kepada para pengawas harus turun kelapangaan, untuk bisa mengawasi apa yang terjadi dilapangan juga sekolah yang ada di kampung baik tingkat SD dan SMP. (EM/AZT)
