KPU Paparkan RPKPU Pilkada dalam RDP, DPR dan DPRD Terpilih Yang Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri

- Jurnalis

Jumat, 17 Mei 2024 - 14:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPU Paparkan RPKPU Pilkada dalam RDP, DPR dan DPRD Terpilih Yang Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri, (Foto: EM/Istimewa).

KPU Paparkan RPKPU Pilkada dalam RDP, DPR dan DPRD Terpilih Yang Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri, (Foto: EM/Istimewa).

Embaranmedia.com, FAKFAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memaparkan isu strategis dalam 2 Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) terkait Pilkada 2024, pada agenda Komisi II DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Kemendagri dan Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (15/5/2024).

Ketua KPU Hasyim Asy’ari memimpin pemaparan 2 RPKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan RPKPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hasyim hadir didampingi Anggota KPU Idham Holik, Mochammad  Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, August Mellaz, Parsadaan Harahap, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, serta turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Plh. Dirjen Polpum Kemendagri Togap Simangunsong.

Baca Juga :  Jelang Pilkada 2024, KPU Fakfak Sosialisasi PKPU Nomor 02 Tahun 2024 ke Parpol dan Ormas

“Terkait penyusunan daftar pemilih, DP4 yang disampaikan Kemendagri kepada KPU menjadi sumber data pemilih yang akan disinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir. Hal itu untuk dijadikan bahan dalam mendesain peta TPS dan pemutakhiran data pemilih. Untuk Pilkada 2024 nanti, setiap TPS maksimal untuk 600 pemilih, hal ini untuk memudahkan regrouping TPS, mengingat pada Pemilu 2024 sebanyak 300 pemilih setiap TPS. Selain itu terdapat TPS lokasi khusus, untuk memastikan semua warga negara mendapatan hak pilih, seperti di perkebunan, lembaga pemasyarakatan, dan lokasi khusus lainnya,” jelas Hasyim.

Sementara itu terkait pencalonan, Hasyim menjelaskan syarat bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, harus berhenti dari jabatan penyelenggara pemilu paling lambat 45 hari sebelum pendaftaran, dan menyerahkan SK pemberhentian pada saat pendaftaran. Terkait Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan sebagai pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, UU Pilkada menegaskan anggota tersebut harus mengundurkan diri. Untuk itu, bagi calon terpilih yang akan dilantik juga harus bersedia mengundurkan diri, apabila sedang berproses maka pada saat pendaftaran harus menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima yang menjelaskan pengajuan surat pengunduran diri tersebut sedang diproses.

Baca Juga :  Donatus Nimbitkendik Dipinang Dua Parpol Dampingi Samaun Dahlan di Pilkada Fakfak 2024

“Kemudian berkaitan dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, maksudnya disini masa jabatan selama 5 tahun atau paling sedikit 2,5 tahun, yang mana orang tersebut telah 2 kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau tidak berturut-turut, atau meskipun berbeda daerah juga,” tambah Hasyim.

Baca Juga :  Jelang Pilkada 2024, KPU Fakfak Sosialisasi PKPU Nomor 02 Tahun 2024 ke Parpol dan Ormas

Terkait evaluasi Pemilu 2024, Hasyim juga menyampaikan terima kasih atas catatan-catatan yang telah diberikan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, yang terdapat 3 poin besar, yaitu berkaitan sistem pemilu, proses pemilu dan manajemen pemilu. Khusus untuk sistem pemilu, Hasyim memandang hal ini menjadi ranah pembuat UU, sehingga KPU akan fokus melakukan evaluasi pada proses pemilu dan manajemen pemilu, baik di KPU, KPU Provinsi, hingga ke KPU Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi ini nantinya akan dirumuskan dan disampaikan ke DPR dan pemerintah.

Editor : Redaksi Embaranmedia

Sumber Berita : kpu.go.id

Berita Terkait

Donatus Nimbitkendik Dipinang Dua Parpol Dampingi Samaun Dahlan di Pilkada Fakfak 2024
Jelang Pilkada 2024, KPU Fakfak Sosialisasi PKPU Nomor 02 Tahun 2024 ke Parpol dan Ormas
Pilkada 2024: Utayoh2 Daftar Balon Kepala Daerah di Partai Perindo Fakfak
DoaMu Jilid Dua Kembali Berduet di Pilkada Papua Barat 2024, Mohamad Lakotani: Kami Akan Gelar Deklarasi Secara Resmi
Mohamad Lakotani: DPP Gerindra Tegas Prioritas Usung Kadernya, Termasuk Fakfak di Pilkada 2024
UTA’YOH2 Kantongi Rekomendasi PKB, Sinyal Kuat Akan Disusul Dukungan B1KWK DPP PAN di Minggu Depan
Pilkada Fakfak 2024: UTA’YOH2 Resmi Terima Surat Tugas dari DPP Partai Hanura
Membludak, Relawan Rakyat Bersatu Deklarasi Dukungan Menangkan UTA’YOH2 di Pilkada Fakfak 2024
Berita ini 118 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 20:02 WIB

Jelang Pilkada 2024, KPU Fakfak Sosialisasi PKPU Nomor 02 Tahun 2024 ke Parpol dan Ormas

Senin, 3 Juni 2024 - 17:16 WIB

Pilkada 2024: Utayoh2 Daftar Balon Kepala Daerah di Partai Perindo Fakfak

Kamis, 30 Mei 2024 - 20:34 WIB

DoaMu Jilid Dua Kembali Berduet di Pilkada Papua Barat 2024, Mohamad Lakotani: Kami Akan Gelar Deklarasi Secara Resmi

Kamis, 30 Mei 2024 - 19:46 WIB

Mohamad Lakotani: DPP Gerindra Tegas Prioritas Usung Kadernya, Termasuk Fakfak di Pilkada 2024

Kamis, 30 Mei 2024 - 18:08 WIB

UTA’YOH2 Kantongi Rekomendasi PKB, Sinyal Kuat Akan Disusul Dukungan B1KWK DPP PAN di Minggu Depan

Berita Terbaru

error: