EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Dr. Ronald Helweldery, M.Si selaku Akademisi di Fakfak Papua Barat memberikan tanggapannya soal pernyataan Bupati Fakfak terhadap Issue Reshuffel Kabinet Pemerintah Kabupaten Fakfak atau yang biasa disebut Mutasi ASN ditubuh Pemerintah Kabupaten Fakfak.
Menurutnya, pernyataan Bupati Fakfak Samaun Dahlan dibeberapa media online sangat luar biasa, dan tampak disampaikan secara tulus oleh beliau (Bupati Fakfak).
“Kita berharap kepemimpinan beliau bisa menjadi titik baru pengembangan budaya kepemimpinan dan organisasi pemerintah daerah yang baru, yang tidak dipengaruhi oleh kontestasi pilkada, tetapi berdasar pada UU ASN dan peraturan perundangan yang berlaku,”kata Dr. Ronald Helweldery kepada embaranmedia.com, Sabtu (12/04/2025) siang.
Lebih lanjut dikatakannya, ini akan memberi arah dalam pengisian formasi jabatan dan fungsi dalam birokrasi pemerintah daerah, di mana azas meritokrasi menjadi poros utamanya.
“Penilaian untuk mengisi jabatan dan fungsi dalam birokrasi berpatokan pada aspek kinerja dan prestasi serta disiplin dan kepatuhan serta kedampakan kerja ASN, juga ada panduan yang diberikan oleh Analisis Jabatan yang jelas dan terbuka. Sehingga para pejabat yang diberi tanggungjawab memiliki kualifikasi dan kualitas serta impak yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan,”jelas Dr. Ronald Helweldery.
Mengapa ini penting, Salah satu Akademisi Fakfak ini menilai bahwa Pemerintah daerah melalui birokrasi dibiayai oleh rakyat.
“Kerja-kerja birokrasi harus berkualitas dan berdampak baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Terlebih lagi dalam kondisi belakangan ini dimana krisis ekonomi dan lainnya menuntut perhatian dan kesungguhan serta fokus dan kerja keras Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas daerah, kepastian ekonomi terkait dengan daya beli masyarakat, ketersediaan lapangan kerja non pemerintah dan penggalakan serta realiasasi investasi yang akan terkait dengan pemanfaat lahan dimana kedudukan dan peran masyarakat lokal atau masyarakat adat yang harus didalami dan dilibatkan secara arif dan berkepastian hukum,”ujarnya.
“Dari beberapa pernyataan Bupati Fakfak selama beberapa waktu ini, dapat kita menangkap indikasi bahwa Pak Bupati cukup terbuka dan mau mendengar serta mempelajari secara baik berbagai hal dan situasi. Dan Pak Bupati sudah memaparkan prinsip dan pendekatan serta peta jalan dan strategi kepemimpinan daerah Fakfak secara jelas, dan berkomitmen pada ketulusan merangkul semua komponen masyarakat politik, masyarakat sipil dan ekonomi,”tambah Dr. Ronald Helweldery.
Ronald Helweldery menilai bahwa secara etika politik ini adalah modal utama kepemimpinan daerah untuk meraih kepercayaan masyarakat dan menggalang kekuatan bersama lintas semua komponen politik, sosial budaya dan ekonomi.
“Secara strategis ini menjadi modal dasar pembentukan “kabinet” pemerintah daerah yang akan menerapkan prinsip meritokrasi dengan aspek kinerja dan prestasi serta kedampakan, sedangkan secara kelembagaan ini menjadi pemandu krusial dalam usaha membina Aparat Sipil Negara sebagai sumber daya manusia penggerak organisasi dan manajemen pemerintah daerah,”tandasnya.
Ia pun berharap ASN tidak lagi apatis dan malas pengembangan diri karena budaya pengembangan birokrasi yang selama ini sangat berpaut pada ungkapan “Balas Jasa versus Balas Dendam politik” pasca pilkada.
“Ini melahirkan apa yang kita kenal sebagai politisasi birokrasi, dan birokrasi pemerintah daerah ditundukkan kepada kepentingan politik dan dampak buruknya adalah pemda tidak fokus realisasikan RPJMD yang merupakan normalisasi janji dan komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih, prinsip ini telah mematikan semangat pengembangan diri dan budaya kerja meritokrasi para ASN,”pungkasnya. (EM/01).
