EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Sebanyak 15 orang perwakilan dari Aliansi Honorer Non Database Kabupaten Fakfak melakukan audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, bertempat di ruang rapat utama DPRK Fakfak, Selasa (16/4/2025) sore.
Pertemuan ini digelar sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi honorer non database yang selama ini belum terakomodasi dalam sistem pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pantauan media ini, dalam audiensi tersebut, turut hadir perwakilan dari BKPSDM Kabupaten Fakfak dan anggota DPRK dari lintas fraksi, dan juga DPRK Otsus.
Dari pertemuan tersebut DPRK Fakfak komitmen membentuk tim khusus kawal perjuangan Honorer Non Data Base ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia di Jakarta.
Wakil Ketua III DPRK Fakfak dari DPRK Otsus, Demianus Tuturop, turut memberikan pernyataan yang memperkuat semangat perjuangan para honorer.
“Pemerintah Daerah dalam hal ini bupati maupun ketua DPR telah mengambil kebijakan untuk kita bicara bersama di dalam gedung tadi, lalu sudah sepakat beberapa hal, dimana pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif telah sepakat untuk berjuang sama sama, apa yang menjadi perjuangan, keringat hari ini kita beruang khusus untuk data bkn itu bisa masuk lagi.” ujarnya.
“Kalau kita berjuang itu, berjuang untuk 100 tahun kedepan, sehingga apa yang menjadi niat itu di bawa dengan doa sehingga Bapak bapak di dpr, maupun bapak bupati dan segala perangkat yang ada perjuangakan hal yang kemudian menjadi nasib kalian dan juga nasib daerah kita krna kalian adalah pelayanan publik yang ada di daerah kita.” Tambahnya.
Menutup pernyataannya, ia menyampaikan salam hormat kepada pihak-pihak yang tidak sempat hadir, sembari mengajak semua pihak untuk terus menjaga semangat persatuan.
“Sampaikan salam hormat untuk Ade Kaka yang tidak sempat hadir. Mari kita jaga negeri ini dan berjuang bersama-sama. Terima kasih karena kalian sudah datang dengan cara yang baik,”pintanya.
Sementara itu, kepada Awak media di Fakfak Papua Barat Hamzah Tungging, selaku Ketua Aliansi Honorer Non Database Kabupaten Fakfak, menyampaikan bahwa hasil pertemuan tersebut membawa angin segar bagi perjuangan para tenaga honorer yang belum masuk dalam data resmi BKN.
“Alhamdulillah, hasil audiensi kami bersama DPR dan pemerintah daerah tadi cukup positif. Kami telah mendengar langsung tanggapan dari BKPSDM dan teman-teman anggota DPR. Komitmen yang lahir dari pertemuan ini adalah akan dibentuk tim khusus untuk meninjau langsung tiga poin tuntutan kami, dan hasilnya nanti akan kami bawa ke BKN pusat,” jelas Hamsa.
Ia juga menambahkan bahwa komitmen bersama yang disepakati adalah untuk mengupayakan seluruh tenaga honorer non database agar dapat masuk dalam sistem database BKN Kabupaten Fakfak.
“Dari 1.261 orang yang sebelumnya sudah terdata, ada tambah menjadi 1.302 orang. Insha Allah kami akan kawal proses ini sampai tuntas,” tambahnya.
Terkait dengan dukungan dari pihak legislatif, Hamsa mengungkapkan rasa optimisnya melihat respon yang diberikan para wakil rakyat.
“Alhamdulillah, sekitar 95 persen anggota DPRK Fakfak menyatakan dukungan terhadap perjuangan kami. BKPSDM dan DPR pun menyatakan siap memperjuangkan dan membawa hasil audiensi ini ke BKN pusat nantinya,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi langkah strategis awal dalam mendorong kejelasan status ribuan honorer non database di Kabupaten Fakfak. Selanjutnya, tim yang akan dibentuk diharapkan segera bekerja cepat untuk mengawal langsung proses hingga ke tingkat pusat. (EM/AS).
