EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Anggota DPR Papua Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Salim Alhamid, melaksanakan kegiatan Reses Kedua Tahun 2025 di sejumlah lokasi dalam wilayah kabupaten Fakfak.
Salim Alhamid Serap Aspirasi Warga, Persoalan Air Bersih dan Infrastruktur Mencuat, (Foto: EM/AZT).
Salim Alhamid menjelaskan bahwa reses ini merupakan kegiatan bagi anggota DPR untuk turun langsung ke masyarakat guna menyerap aspirasi, mengidentifikasi persoalan, serta membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Dari tiga tempat berbeda yakni kampung Werpigan Distrik Wartutin, Kampung Rumbati Distrik Furuwagi dan Kampung Sum Distrik Teluk Patipi. Persoalan Utama yang dihadapi masyarakat yaitu terkait Air bersih, disamping Infrastruktur jalan yang menghubungkan wilayah di kawasan Teluk Patipi dan Furuwagi yang kerap dikeluhkan warga,”kata Salim saat diwawancarai wartawan Embaranmedia.com, Selasa (03/06/2025).
Salim Alhamid menjelaskan, Persoalan Air menjadi Masalah Klasik yang belum terselesaikan hingga saat ini.
“Jangankan di kampung, bahkan di kota pun air bersih masih dikeluhakn Warga, karena mengalirnya seminggu sekali, apalagi musim kemarau Tiba,”ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, persoalan ini perlu Mendapat Perhatian Pemerintah Daerah, karena Air Bersih merupakan kebutuhan Masyarakat.
“Terkait Infrastuktur jalan dengan Kondisi medan Fakfak yang Relatif berkelok-kelok dan berbukit, sangat rawan kecelakaan, sehingga butuh penangan Perhatian,”tegas Salim.
Lebih lanjut, Kata Salim Alhamid, infrastruktur jalan ada katagori jalan Kabupaten, Provinsi dan jalan Nasional. Artinya Ruas jalan Mana yang menjadi kewenangan Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
“Terlepas dari persoalan Air dan jalan, masalah lain seperti persoalan pendidikan, kesehatan UMKM dan lainnya juga menguak.
Bukan hanya itu, pada kesempatan Reses tersebut warga Minta kebijakan Perintah Pusat, dalam Hal Ini Para petinggi TNI dan Polri agar Rekrutmen TNI dan Polri melalui seleksi setidaknya mempertimbangkan berbagai Aspek, diantaranya meminta Seleksi dilakukan di daerah kabupaten/Kota Tempat Berdomisili para Calon, agar mengurangi beban Orang Tua.
Ketua Komisi I DPR Papua Barat, Salim Alhamid, menegaskan bahwa persoalan ini tetap menjadi fokus perhatiannya, sejalan dengan tugas dan fungsi dewan. (EM/AZT).
