EMBARANMEDIA.COM, KOTA AMBON – Pernyataan anggota DPRD Kota Ambon dua periode, Gunawan Muchtar, terkait polemik pengelolaan Pasar Batu Merah dan Air Kuning menuai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan datang dari Basyir Tuhepaly, fungsionaris Ikatan Afiliasi Anak Muda Kota Ambon, yang menilai pernyataan tersebut tidak proporsional dan sarat kepentingan politik.
Basyir menilai, tudingan Gunawan soal pengelolaan pasar yang disebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali), seharusnya tidak diarahkan secara sepihak kepada Wali Kota Ambon saat ini, Bodewin Wattimena.
“Kalau memang ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan pasar, kenapa baru sekarang disoroti? Gunawan sudah menjabat dua periode di DPRD. Dia mestinya tahu bahwa penggodokan Perda itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, tapi juga melibatkan DPRD,” ujar Basyir kepada wartawan embaranmedia.com, di Kota Ambon, Rabu (25/6/2025).
Menurut Basyir, fenomena yang terjadi di Pasar Batu Merah dan Air Kuning bukanlah persoalan baru di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Ia bahkan mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, retribusi dari kedua pasar tersebut tidak diterima oleh Pemkot Ambon, melainkan dikembalikan oleh pemerintah Negeri Batu Merah.
“Kenapa baru sekarang dipersoalkan, saat Bodewin menjabat sebagai wali kota? Ke mana saja Gunawan selama dua periode duduk di DPRD? Kenapa tidak berani angkat bicara sejak dulu?” sindirnya.
Ia menambahkan, pernyataan Gunawan terkesan tidak berdasar dan lebih condong pada upaya untuk menyerang Wali Kota secara politis, bukan sebagai bentuk dorongan untuk memperbaiki sistem pengelolaan pasar secara konstruktif.
“Kalau benar-benar berpihak pada rakyat, mestinya hadir sebagai jembatan aspirasi dan solusi. Bukan justru memperkeruh suasana dengan narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah,” tegas Basyir.
Isu terkait legalitas pengelolaan Pasar Batu Merah dan Air Kuning memang tengah menjadi sorotan publik. Namun Basyir berharap, polemik ini diarahkan pada penyelesaian dan perbaikan kebijakan, bukan menjadi panggung konflik politik antar-lembaga.
Jurnalis: Adli Maswain || Editor: Redaksi Embaranmedia
