EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Pasca aksi damai yang digelar Cipayung Plus pada 4 September 2025 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan perwakilan mahasiswa Cipayung Plus di gedung sidang DPRK Fakfak, Selasa (9/9/2025).
Sejumlah OPD hadir dalam forum ini, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Inspektorat, BPKAD serta Dinas Lingkungan Hidup. RDP dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRK Fakfak, Abdul Rahman, SP, yang menegaskan DPRK dan OPD telah membagi peran sesuai kewenangan masing-masing untuk menindaklanjuti 10 tuntutan mahasiswa.
Dalam RDP, poin yang dibahas adalah 10 tuntutan mahasiswa, yakni:
- Pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI.
- Kenaikan gaji guru agar layak dan tidak dianggap beban negara.
- Reformasi Polri agar profesional dan berpihak pada masyarakat.
- Cipayung Plus diikutsertakan dalam Sidang Paripurna DPRK Fakfak.
- Mengawal kasus penyalahgunaan dana ADIK hingga tuntas.
- Prioritas korban kebakaran Pasar Thumburuni 2019 untuk menempati lapak pasar baru serta solusi bagi pedagang yang belum mendapat tempat.
- Mengawal realisasi pendidikan gratis yang belum sepenuhnya berjalan.
- Mengawal pembangunan puskesmas rawat inap di sejumlah distrik yang belum difungsikan akibat kerusakan fasilitas dan status tanah.
- Pembentukan Satgas bersama Cipayung Plus untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah dan DPRK
“Semua permasalahan sudah dijelaskan. Soal dugaan penyalahgunaan dana pendidikan, itu kewenangan Inspektorat dan akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan,” jelas Abdul Rahman saat diwawancarai awak media usai RDP
Wakil Ketua II DPRK Fakfak, Abdul Rahman, SP saat diwawancarai awak media (Arya Sanaky)
Lebih lanjut ia menjelaskan “Terkait permasalahan pendidikan, lingkungan hidup, pertanahan, BPKAD, hingga masalah hukum, semuanya sudah dijelaskan sesuai kewenangan”.
“Soal kasus 400 juta, tahapan kasusnya sudah masuk ke Kejaksaan. Tidak ada toleransi, pelanggaran hukum harus ditindak tegas,” tegasnya”. jelas Abdul Rahman.
Sementara itu, isu pasar juga mendapat perhatian. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah pedagang di Fakfak mencapai 1.200 lebih, sedangkan kapasitas pasar hanya sekitar 1.020 lapak. Kondisi ini membuat pemerintah mencari solusi, salah satunya dengan memanfaatkan pasar alternatif, termasuk rencana revitalisasi Pasar Kelapa Dua.
Selain itu, DPRK Fakfak juga menyinggung tuntutan mahasiswa yang bersinggungan dengan kebijakan pusat, seperti masalah gaji dan tunjangan DPR. Abdul Rahman menegaskan bahwa hal tersebut merupakan domain pemerintah pusat Presiden serta DPR RI, dan aspirasi mahasiswa Fakfak sudah tersalurkan melalui aksi mahasiswa di tingkat nasional.
Dari total 10 tuntutan mahasiswa, DPRK memastikan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan akan menelusuri sejauh mana langkah penyelesaiannya, termasuk persoalan pembangunan Puskesmas yang belum rampung.
Abdul Rahman mewakili DPRK Fakfak juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa Fakfak yang turut serta mengawal pembangunan daerah.
“Kami berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Tujuan kita sama, yaitu bagaimana Fakfak bisa lebih baik, mensejahterakan masyarakat, dan membawa kepentingan rakyat. DPR adalah representasi rakyat, termasuk mahasiswa,” tutupnya.
Penulis : Arya Sanaky || Editor : Redaksi Embaranmedia
