EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, dan laporan Badan Anggaran DPRD dalam rapat paripurna ketiga tahun 2025 terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025, Senin (29/9/2025).
Dalam pidato resminya, Bupati Fakfak mengawali dengan rasa syukur karena sidang paripurna dapat berjalan lancar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen yang hadir.
Bupati Fakfak menilai seluruh masukan fraksi sangat konstruktif untuk penyempurnaan APBD-P 2025 agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Terkait target pendapatan, pemerintah berkomitmen semaksimal mungkin untuk mencapai bahkan melampaui proyeksi RAPBD 2025. Upaya ini ditempuh melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta peninjauan perda pajak dan retribusi,” tegasnya menanggapi pandangan Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat.
Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat monitoring dan evaluasi belanja daerah. Untuk itu, seluruh OPD diminta mengoptimalkan aplikasi digital SIMONEVA agar hasil pembangunan terukur sesuai indikator yang ditetapkan.
Di bidang pelayanan dasar, Bupati Fakfak memastikan mandatory spending pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial, serta penurunan stunting tetap dijalankan, meski ada pengurangan dana dari pusat di sektor pekerjaan umum. Anggaran kesehatan bahkan dipertahankan di atas 10 persen dari total APBD 2025.
Sektor unggulan perkebunan juga mendapat perhatian. Pemerintah menambahkan alokasi anggaran untuk komoditas pala, termasuk ekstensifikasi, promosi, dan minat investasi. Usulan pembangunan pasar tani juga tengah dikaji agar benar-benar memberi manfaat bagi petani dan masyarakat.
Isu Pasar Rakyat Thumburuni turut dibahas. Bupati Fakfak menjelaskan sebagian pedagang masih berjualan di lantai dasar karena keterbatasan akses menuju lantai dua. Pemerintah juga menyelidiki dugaan praktik jual beli meja batu oleh oknum tertentu.
Di bidang pendidikan, Bupati Fakfak menegaskan program sekolah gratis sudah diproses melalui SK Bupati dan siap disalurkan. Untuk siswa penyandang disabilitas, pemerintah sementara menyewa gedung belajar sambil menunggu pembangunan sekolah luar biasa di atas lahan 2 hektar.
Pelayanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Fakfak juga terus berjalan sesuai SE Kemenkes dan Perbup Nomor 1 Tahun 2025. Program ini diperluas dengan makan gratis bagi pendamping pasien. Pemerintah pun menegaskan akan menindaklanjuti keluhan minimnya obat di puskesmas dengan memperkuat pengawasan Dinas Kesehatan.
Menutup penyampaiannya, Bupati Fakfak menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bersinergi dengan DPRD.
“Seluruh masukan fraksi akan menjadi perhatian serius. Kami berkolaborasi agar APBD-P 2025 benar-benar berpihak kepada rakyat Fakfak, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan percepatan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Penulis : Ramli Rumbati || Editor : Redaksi Embaranmedia
