EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Muhammad Soleh, S.Hut., M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan di tingkat kampung melalui pemanfaatan 20 persen Dana Kampung, sebagaimana arahan Bupati Fakfak.
Muhammad Soleh menyampaikan bahwa Dinas Pertanian siap melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani di seluruh kampung guna mendorong peningkatan kemandirian pangan masyarakat.
“Dengan alokasi 20 persen Dana Kampung untuk ketahanan pangan, kami siap mendampingi kampung-kampung dalam pelaksanaannya agar benar-benar berdampak pada petani dan masyarakat,”ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Muhammad Soleh saat diwawancarai media ini, Selasa (03/02/2026).
Ia menjelaskan, terkait penyediaan sarana dan prasarana pertanian seperti pupuk, bibit, dan kebutuhan penunjang lainnya, kampung dapat melaksanakannya secara mandiri melalui Dana Kampung. Skema ini, menurutnya, sudah mulai berjalan di sejumlah kampung.
Sementara itu, Dinas Pertanian tetap membuka ruang dukungan tambahan apabila terdapat program khusus dari kampung. Dalam kondisi tertentu, dinas akan turun langsung membantu petani, termasuk melalui penyediaan alat berat seperti ekskavator untuk mendukung kegiatan pertanian.
“Jika ada program dari kampung dan membutuhkan dukungan teknis, kami akan hadir langsung di lapangan untuk membantu petani,” jelasnya.
Dalam konteks ketahanan pangan, Muhammad Soleh juga menyebutkan pengembangan sektor hortikultura melalui pemanfaatan tanaman sayur-sayuran, termasuk program sayur berbasis rumah tangga, serta pengembangan peternakan ayam guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lokal.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 direncanakan akan dilakukan pembukaan lahan sawah seluas 450 hektare untuk pengembangan padi. Program ini akan sepenuhnya dikerjakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sementara pemerintah daerah telah menyiapkan lahan yang berlokasi di kawasan transmigrasi Bomberay dan Tomage.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat serta kelompok-kelompok teknis guna memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan.
“Pengamanan dan pendampingan teknis menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah agar program ini berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pewarta: Zulkifli Rohrohmana || Editor: Redaksi Embaranmedia
