EMBARANMEDIA.COM, KOTA AMBON –Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menemui massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Pemuda Maluku yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku, Kamis (12/3/2026).
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait tuntutan transparansi dalam pengelolaan kawasan pertambangan Gunung Botak di Kabupaten Buru.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath turun langsung menemui massa aksi dan mendengarkan berbagai tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan demonstran. Para pemuda yang tergabung dalam koalisi tersebut menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pemerintah mengenai kebijakan dan tata kelola pertambangan di kawasan Gunung Botak.
Perwakilan Koalisi Gerakan Pemuda Maluku, Hendra Lapandewa, menyampaikan bahwa transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting agar masyarakat mengetahui secara jelas kebijakan pemerintah serta memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan maupun merugikan masyarakat sekitar.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Maluku menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen untuk memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat, khususnya generasi muda yang peduli terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif serta mendukung upaya pemerintah dalam menata kembali pengelolaan kawasan pertambangan agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Enam Tuntutan Massa Aksi
Dalam aksi tersebut, Koalisi Gerakan Pemuda Maluku menyampaikan enam poin tuntutan kepada pemerintah daerah, di antaranya:
1. Transparansi Tata Kelola Gunung Botak
Mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk membuka informasi publik terkait tata kelola pertambangan di Gunung Botak, Kabupaten Buru. Massa aksi menuntut penjelasan mengenai status lahan serta koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.
2. Penghentian Operasional PT Wanshuai Indo Mining dan PT HAM
Mendesak pemerintah daerah untuk membekukan atau menghentikan aktivitas PT Wanshuai Indo Mining dan PT HAM di Kabupaten Buru. Massa menduga terdapat ketidaksesuaian antara aktivitas di lapangan dengan dokumen AMDAL serta izin lingkungan yang berlaku, yang berpotensi merusak ekosistem.
3. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Maluku
Mendesak DPRD Provinsi Maluku menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan memanggil manajemen perusahaan serta dinas terkait. DPRD dinilai tidak boleh tinggal diam terhadap polemik yang terjadi di daerah.
4. Penutupan Perusahaan Milik Helena Ismail
Massa aksi menuntut penghentian total aktivitas eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan di bawah kepemimpinan Helena Ismail, karena dinilai berpotensi menimbulkan monopoli sumber daya alam serta mengabaikan hak masyarakat adat dan lokal.
5. Percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Koalisi pemuda juga mendesak Gubernur Maluku untuk segera memfasilitasi percepatan operasional 10 koperasiyang telah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Legalitas tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat melakukan aktivitas pertambangan secara sah dan tidak dianggap ilegal.
6. Legitimasi Kebijakan Proyek Maluku Integrated Port (MIP)
Mendesak Gubernur Maluku agar melibatkan DPRD dalam setiap pengambilan keputusan terkait proyek Maluku Integrated Port (MIP). Massa menilai keputusan sepihak tanpa mekanisme check and balances dari legislatif berpotensi menimbulkan kerugian daerah di masa depan.
Setelah melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Maluku, massa kemudian melanjutkan aksi ke depan Kantor DPRD Provinsi Maluku. Dalam kesempatan tersebut, massa aksi bertemu dengan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo.
Perwakilan massa kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung poin-poin tuntutan dalam rapat di ruang Komisi III DPRD Maluku.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung secara tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Koalisi Gerakan Pemuda Maluku berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan demi terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang transparan, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Maluku.
Pewarta: Adly Maswain || Editor: Redaksi Embaranmedia
