EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Pemerintah Kabupaten Fakfak terus memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang berlangsung pada Senin (16/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Fakfak Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik, bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari berbagai kampung di Distrik Fakfak Tengah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik menegaskan bahwa seluruh usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui forum Musrenbang akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program kerja OPD melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di kampungnya. Semua usulan yang disampaikan akan kami inventarisir dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah ke depan,” ujar Donatus.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait penyediaan air bersih dan listrik di kampung-kampung.
Menurutnya, peran kepala kampung dan Ketua RT sangat penting dalam memastikan data kebutuhan masyarakat benar-benar akurat sehingga program pembangunan dapat tepat sasaran.
“Ketua RT adalah pihak yang paling mengetahui kondisi warganya. Karena itu kami minta agar RT aktif melakukan pendataan rumah-rumah yang belum memiliki sambungan air bersih maupun instalasi listrik yang memadai,” jelasnya.
Donatus juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap jaringan distribusi air bersih di kampung-kampung. Ia menilai kebocoran pada jaringan pipa seringkali menjadi penyebab air tidak tersalurkan secara maksimal hingga ke rumah warga.
“Kalau ada kebocoran pipa di sepanjang jalur distribusi dan tidak segera diperbaiki, tentu air tidak akan sampai dengan baik ke rumah warga. Karena itu pengawasan di lapangan harus diperkuat,”tegasnya.
Selain persoalan air bersih, Wakil Bupati juga menyoroti kondisi instalasi listrik di sejumlah kampung. Ia mengungkapkan masih ditemukan rumah-rumah berukuran besar yang hanya memiliki satu hingga dua titik listrik, sehingga tidak mencukupi kebutuhan penghuni rumah.
“Kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian pemerintah kampung agar bisa berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita ingin masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang layak dan memadai,” katanya.
Dalam forum tersebut, Donatus juga mendorong pemerintah kampung untuk menyusun proposal pembangunan yang jelas dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Proposal pembangunan harus disusun secara baik dan lengkap agar bisa menjadi dasar pengajuan program kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait,” ujarnya.
Tak hanya membahas pembangunan infrastruktur, Wakil Bupati juga menyinggung persoalan administrasi pencairan dana kampung. Berdasarkan data yang diterimanya, hingga saat ini baru sekitar 13 kampung yang telah menyelesaikan proses administrasi pencairan dana kampung.
Ia meminta para kepala kampung yang belum melengkapi dokumen administrasi agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sehingga proses pencairan dana dapat berjalan lancar.
“Dana kampung adalah anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan. Karena itu administrasinya harus tertib agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Donatus.
Melalui Musrenbang tingkat distrik ini, Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap seluruh usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dapat diselaraskan dengan program prioritas pemerintah daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di setiap kampung.
Pewarta: Zulkifli Rohrohmana || Editor: Redaksi Embaranmedia
