Menu

Mode Gelap
Setelah Penantian Panjang, Pasar Thumburuni Akhirnya Diresmikan Menteri Bahlil HUT ke-125 Fakfak: Pemkab Teguhkan Komitmen Hilirisasi dan Penguatan Infrastruktur Menteri Bahlil Resmikan 100 Sambungan Listrik Baru untuk Warga Fakfak HUT Fakfak ke-125: Bupati Samaun Ajak Warga Satukan Langkah Menuju Fakfak Membara Turnamen Voli Piala Bupati–Wabup Cup 2025 Resmi Ditutup, Diswar dan Karas Putri Sabet Gelar Juara Fachry Tura Ingatkan Pentingnya Ruang untuk Pelaku Seni Fakfak

Maluku Terkini

Tolak Tambang PT BBA, Mahasiswa Kei Gelar Aksi Cakalele di Depan DPRD Maluku

badge-check


					Tolak Tambang PT BBA, Mahasiswa Kei Gelar Aksi Cakalele di Depan DPRD Maluku, (Foto: EM/Adli Maswain). Perbesar

Tolak Tambang PT BBA, Mahasiswa Kei Gelar Aksi Cakalele di Depan DPRD Maluku, (Foto: EM/Adli Maswain).

EMBARANMEDIA.COM, KOTA AMBON  Ratusan mahasiswa asal Kepulauan Kei yang tergabung dalam Aliansi Soa Maluku atau Solidaritas Anak Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (16/06/2024).

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap aktivitas penambangan batu kapur oleh PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di Ohoi (Desa) Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.

Aksi damai ini dimulai dari Kantor Gubernur Maluku dan berakhir di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku. Massa aksi menyuarakan keprihatinan atas keberadaan perusahaan tambang yang dinilai merusak lingkungan dan tidak mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta tidak memiliki izin dari masyarakat adat setempat.

Jenderal Lapangan aksi, Fadel Notanubun, menegaskan bahwa penambangan batu kapur di wilayah tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

“Kami masyarakat adat di Kei Besar menolak keras kegiatan penambangan batu kapur. Aktivitas ini mengganggu keseimbangan alam dan telah menyebabkan banjir di wilayah adat kami,” tegas Fadel dalam orasinya.

Fadel juga mengkritisi sikap Gubernur Maluku yang sebelumnya telah mengunjungi lokasi perusahaan, namun dinilai tidak mengambil langkah tegas.

“Sebagai warga Kei, kami mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat,” lanjutnya.

Dari pantauan wartawan embaramedia.com, setelah beberapa jam menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Maluku, massa kemudian melanjutkan aksinya ke depan Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Dalam momen simbolik, dua orang dari massa aksi tampil di tengah kerumunan dan melakukan tarian Cakalele sebagai bentuk pernyataan budaya dan simbol penegasan sikap kepada pemerintah.

Menutup orasi, massa menyerukan

Pernyataan Tegas:

“Kami tolak perampokan terhadap tanah leluhur. Jangan biarkan para penjilat merusak tanah kami”.

Jurnalis : Adli Maswain
Editor     : Redaksi Embaranmedia

Baca Lainnya

Telkomsel Gelar Campus Roadshow Papua Maluku Digital Bootcamp 2025 di Unpatti

12 November 2025 - 18:39

Gerakan Peduli Sampah: Generasi Muda dan Ormas Jaga Laut Ambon

10 November 2025 - 09:26

Pemkot Ambon Gelar Pengenalan Metode Skrining Kanker Serviks dengan HPV DNA

5 November 2025 - 19:03

TP-PKK Kota Ambon Dorong Sekolah Bebas dari Kekerasan

5 November 2025 - 18:58

Sebanyak 1.632 Lulusan Universitas Pattimura Resmi Diwisuda

30 Oktober 2025 - 17:31

Trending di Maluku Terkini
WhatsApp
error: