EMBARANMEDIA.COM, KAIMANA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kaimana pada Rabu (25/06/2025).
Dalam agenda tersebut, Judson bertatap muka langsung dengan sejumlah elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda. Pertemuan berlangsung di Gedung Pertemuan Krooy, Kabupaten Kaimana.

Dalam sambutannya, Judson menekankan pentingnya peran aktif pemuda adat dari delapan suku besar yang ada di Kaimana dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa masyarakat asli Papua tidak hanya menjadi penerima manfaat dari Otonomi Khusus (Otsus), tetapi juga harus menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan kebijakan tersebut.
“Kadang kita hanya menjadi penerima manfaat dari Otsus. Tapi sejatinya, kita juga harus menjadi pelaku manfaat. Khususnya pemuda-pemudi dari delapan suku di Kaimana, mari kita ambil bagian untuk membangun tanah Papua dengan cara kita sendiri,” ujarnya.
Judson juga menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam menyongsong lima tahun pembangunan ke depan. Ia berharap ada dukungan kuat dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga tokoh pemuda dalam setiap proses pembangunan.


Mengenai keberpihakan Otsus terhadap hak politik Orang Asli Papua (OAP), Judson menyebut hal itu telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Ia menekankan bahwa perjuangan MRP bukan hanya soal posisi bupati atau wali kota, melainkan juga mencakup jabatan strategis lain di pemerintahan daerah.
“Kami perjuangkan agar tidak hanya bupati dan wali kota, tapi juga kepala-kepala OPD diisi oleh OAP. Supaya mereka bekerja dengan hati, merasa memiliki, dan bisa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat MRP Papua Barat akan bertemu dengan Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas lebih lanjut mengenai penguatan Perdasus tersebut.
Menutup pertemuan, Ketua MRP Papua Barat itu menyampaikan harapannya agar pembangunan di Kaimana benar-benar berdampak bagi masyarakat asli Papua, khususnya delapan suku yang ada di wilayah tersebut.
“Pemerintah harus membangun kolaborasi yang kuat dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta Forkopimda agar Kaimana bisa maju dan lebih baik ke depannya,” pungkas Judson.
Jurnalis: Mulyadi Letsoin || Editor: Redaksi Embaranmedia







