Menu

Mode Gelap
Fakfak Bersiap Sambut 8 Agustus: Peringatan Islam Masuk Papua Angkat Tiga Situs Sakral Bupati Fakfak Launching Program Strategis “Pala Unggul”, Serahkan 2.200 Bibit dan Insentif Rp110 Juta Gerak Cepat Dinas Perkebunan Fakfak Respon Kelompok Pemuda Tetar, Siapkan 1.400 Bibit Pala 36 Tim Siap Bertarung di Turnamen Bola Voli Kejari Cup 2025 Kaimana Bantuan Pangan Pemerintah di Fakfak Akan Segera Didistribusikan dalam Hitungan Hari Berdayakan Warga Pesisir Fakfak, Karim Kramandondo Bangun Usaha Kepiting Bakau di Tanah Papua

Jendela Parlemen

‘Holding’ Ultra Mikro Diharapkan Dorong Pengembangan UMKM

badge-check


					‘Holding’ Ultra Mikro Diharapkan Dorong Pengembangan UMKM Perbesar

Embaranmedia.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menilai rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) ultra mikro akan mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia mengatakan salah satu masalah yang dihadapi para pelaku UMKM hingga saat ini adalah belum terbukanya akses pembiayaan bagi sektor usaha tersebut.

“Jika holding yang melibatkan tiga BUMN, yakni PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) itu terealisasi, akan dapat menjadi secercah harapan bagi pengembangan UMKM kita,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (24/2/2021).

Menurut Erma, panggilan akrab Siti Mukaromah, hal itu terlihat dari sekitar 57 juta pegiat dan pelaku UMKM di Indonesia, masih ada sekitar 30 juta UMKM belum dapat mengakses modal kepada sumber pendanaan formal.

“Maka ini akan sangat bagus dan membantu pengembangan UMKM. Apalagi, di saat pandemi seperti sekarang ini, UMKM adalah sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Ini adalah sesuatu yang positif, dan karena ini baik maka kami (DPR) siap mendukungnya,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Kendati demikian, Erma mengatakan syarat dari semua itu adalah perencanaan harus bagus, implementasinya juga harus tepat, serta pengawasannya juga harus ketat. “Kami dalam hal ini akan menjalankan fungsi pengawasan agar holding ultra mikro ini tidak terjadi hal-hal yang kontra produktif dan justru malah menjadi masalah dan beban negara,” jelasnya.

Menurut dia, tiga perusahaan yang terlibat holding ultra mikro yakni BRI, PNM, dan Pegadaian harus bersinergi dan membagi peran secara baik. Ia mengatakan proses bisnis, profitabilitas, efisiensi, serta beban dana (cost of fund) harus dipersiapkan dengan matang sebelum integrasi dilakukan.

“Jika akses modal terbuka bagi UMKM, tentu akan dapat mendukung percepatan laju inklusi keuangan dan biaya berkelanjutan bagi pelaku UMKM,” tutup Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII itu. (www.dpr.go.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dari Kopi ke Aksi: Dialog Pemuda Bersama Fachry Tura untuk Masa Depan Fakfak

8 Juni 2025 - 09:40

Wakil Ketua II DPRK Fakfak Temui DKP Papua Barat, Bahas Budidaya Udang Vanamei di Weri dan TPI

4 Juni 2025 - 08:46

Salim Alhamid Serap Aspirasi Warga, Persoalan Air Bersih dan Infrastruktur Mencuat

3 Juni 2025 - 18:53

Strategi Jemput Bola Dipakai Komisi I DPR Papua Barat Dalam Sikapi Efisiensi Anggaran

27 Mei 2025 - 08:20

Pekan Depan, Pansus DPRK Fakfak Panggil KPU dan Bawaslu Soal Penggunaan Dana Hibah Pilkada 2024

16 Mei 2025 - 13:26

Trending di Jendela Parlemen
WhatsApp
error: