Menu

Mode Gelap
Kemenag Launching Tanam 1 Juta Pohon Matoa, Pemkab Fakfak Dukung Penuh Gerakan Penghijauan Bupati Samaun Temui Para Casis Polri Asal Fakfak, Beri Pesan Ini Mensesneg Prasetyo Bantah Adanya Matahari Kembar Persoalan Honorer Non Data Base di Fakfak, Samad Rumalolas Minta Pemda Segera Cari Solusi Kapolda Papua Barat Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi AB Moskona 2025 di Mapolres Teluk Bintuni Polda Papua Barat Gelar Apel Serpas Pencarian Tahap III Iptu Tomi Samuel Marbun, 510 Personel Dilibatkan

Jendela Parlemen

‘Holding’ Ultra Mikro Diharapkan Dorong Pengembangan UMKM

badge-check


					‘Holding’ Ultra Mikro Diharapkan Dorong Pengembangan UMKM Perbesar

Embaranmedia.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menilai rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) ultra mikro akan mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia mengatakan salah satu masalah yang dihadapi para pelaku UMKM hingga saat ini adalah belum terbukanya akses pembiayaan bagi sektor usaha tersebut.

“Jika holding yang melibatkan tiga BUMN, yakni PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) itu terealisasi, akan dapat menjadi secercah harapan bagi pengembangan UMKM kita,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (24/2/2021).

Menurut Erma, panggilan akrab Siti Mukaromah, hal itu terlihat dari sekitar 57 juta pegiat dan pelaku UMKM di Indonesia, masih ada sekitar 30 juta UMKM belum dapat mengakses modal kepada sumber pendanaan formal.

“Maka ini akan sangat bagus dan membantu pengembangan UMKM. Apalagi, di saat pandemi seperti sekarang ini, UMKM adalah sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Ini adalah sesuatu yang positif, dan karena ini baik maka kami (DPR) siap mendukungnya,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Kendati demikian, Erma mengatakan syarat dari semua itu adalah perencanaan harus bagus, implementasinya juga harus tepat, serta pengawasannya juga harus ketat. “Kami dalam hal ini akan menjalankan fungsi pengawasan agar holding ultra mikro ini tidak terjadi hal-hal yang kontra produktif dan justru malah menjadi masalah dan beban negara,” jelasnya.

Menurut dia, tiga perusahaan yang terlibat holding ultra mikro yakni BRI, PNM, dan Pegadaian harus bersinergi dan membagi peran secara baik. Ia mengatakan proses bisnis, profitabilitas, efisiensi, serta beban dana (cost of fund) harus dipersiapkan dengan matang sebelum integrasi dilakukan.

“Jika akses modal terbuka bagi UMKM, tentu akan dapat mendukung percepatan laju inklusi keuangan dan biaya berkelanjutan bagi pelaku UMKM,” tutup Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII itu. (www.dpr.go.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Anggota DPR Hinca Panjaitan Puji Kinerja Polri Amankan Mudik 2025

22 April 2025 - 09:38

DPRK Fakfak Sepakat Bentuk Tim Khusus Perjuangkan Nasib Honorer Non Database ke BKN RI

17 April 2025 - 11:07

Ketua DPRK Fakfak Terima Tuntutan Honorer Non-Database: Kami Akan Tindak Lanjut Secara Serius

14 April 2025 - 15:53

DPRK Fakfak Sahkan APBD 2025, Amir Rumbouw Ingatkan Seluruh OPD Segera Laksanakan Program Yang Telah Disetujui

18 Maret 2025 - 09:23

Ketua DPRK Fakfak Sebut APBD Tahun 2025 Diproyeksikan Sebesar 1 triliun 406 Miliar Lebih

14 Maret 2025 - 21:09

Trending di Jendela Parlemen
WhatsApp
error: