Kepala BKPM Ajak Pemerintah Daerah Kolaborasi Wujudkan Percepatan Pelayanan Perizinan Berusaha

- Jurnalis

Selasa, 13 April 2021 - 06:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Embaranmedia.com, Surakarta- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan sosialisasi kepada pemerintah daerah se-Jawa yang dilakukan secara hibrid (luring dan daring) di Surakarta, Jawa Tengah hari Jumat (9/4).

Kegiatan dengan tema Sosialisasi Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Kinerja PPB Kementerian/Lembaga (K/L) ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bahlil menjelaskan kepada seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Sekretariat Daerah (Sekda) bahwa BKPM diberikan tanggung jawab sebagai koordinator untuk menilai kinerja Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah, khususnya tentang pelayanan perizinan berusaha. 

“Penilaian ini juga melibatkan dari sektor swasta, HIPMI, agar kita mendapat pandangan dari pihak luar, apakah yang kita kerjakan sudah betul atau belum. Selain itu, juga melibatkan aparat hukum yaitu KPK. Jadi ini betul-betul independen dan sangat transparan,” tambah Bahlil.

Baca Juga :  Lepas Indri Delvita Marwa Ahek Siswa SMA Asal Fakfak Yang Jadi Paskibraka, Yohana Dina Hindom Beri Pesan Ini

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum HIPMI ini mengajak untuk berkolaborasi dan proaktif dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang terbaik, sehingga investor dapat merealisasikan investasinya dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Khusus soal Pulau Jawa, Bahlil mengingatkan bahwa suplai konsumsi nasional didominasi oleh pulau terpadat di Indonesia ini, yaitu sekitar 70 persen. Ini perlu direspon dengan penataan yang baik untuk meningkatkan kekuatan ekonomi.

“Saya minta tolong kepada Bapak/Ibu semua untuk dapat layani pengusaha ini dengan baik. Mohon bantuan agar UMKM diurus. Jangan kita urus yang besar-besar aja, yang kecil-kecil juga kita urus sekarang. Izin-izin juga saya harap untuk dipercepat. Kalau kita menahan izin pelaku usaha itu sama dengan menahan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan negara, dan laju pertumbuhan ekonomi nasional kita,” tegas Bahlil.

Baca Juga :  Pemerintah Siapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir secara daring menyampaikan dukungan kepada BKPM terkait penilaian kinerja DPMPTSP dan pemerintah daerah. Menurut Ganjar, investasi mudah, murah, tuntas, dan cepat menjadi satu nilai pelayanan untuk kepuasan publik dan para investor yang akan masuk berinvestasi. 

“Saya ucapkan terima kasih kalau DPMPTSP dinilai. Saya kira ini cara dan terobosan yg menarik dan melibatkan publik, maka fair. Kalau memang kita enggak perform kita angkat tangan saja. Siap salah. Kita memang tidak perform, kita buruk dan kita akan perbaiki. Daripada kemudian nanti kita bungkus dengan kalimat yg seolah-olah itu everything is OK,” ucap Ganjar dalam sambutannya.

(Sumber : BKPM.RI)

Ganjar mengarahkan kepada seluruh DPMPTSP untuk membentuk task force dan melakukan sistem jemput bola untuk memberikan kepuasan dan pelayanan yang baik bagi investor.

Baca Juga :  Lepas Indri Delvita Marwa Ahek Siswa SMA Asal Fakfak Yang Jadi Paskibraka, Yohana Dina Hindom Beri Pesan Ini

Kegiatan sosialisasi ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan di seluruh Indonesia. Sebelumnya BKPM telah mengadakan sosialisasi secara hibrid di 4 (empat) kota, yaitu Medan (wilayah Sumatra), Jayapura (wilayah Papua dan Papua Barat), Makassar (wilayah Sulawesi dan Kalimantan), dan Bali (wilayah Bali, NTB, NTT). 

Penilaian kinerja merupakan upaya mendorong target pemerintah dalam memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP Pemerintah Daerah, yang akan bermuara pada peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.(***)

Berita Terkait

Lepas Indri Delvita Marwa Ahek Siswa SMA Asal Fakfak Yang Jadi Paskibraka, Yohana Dina Hindom Beri Pesan Ini
Pemerintah Siapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN
Aksi Nyata Mahasiswa HI UMM: Kolaborasi dengan JAGUAR 119 Dalam Implementasi SDGs melalui Penghijauan di Kaki Gunung Arjuno
Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi
Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini
Hadiri Peresmian IDTH, Presiden Jokowi Sebut Ekonomi Indonesia Kuartal I 2024 Tumbuh Hingga 5,11 Persen
Warga Minta Inpektorat Segera Audit Pj. Kades Kelibingan SBT Atas Ketidakadilannya ke 37 KK
Imgobati Basis Fakfak Gelar Pengobatan Gratis Bagi Warga Dusun Derak SBT
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 17:45 WIB

Lepas Indri Delvita Marwa Ahek Siswa SMA Asal Fakfak Yang Jadi Paskibraka, Yohana Dina Hindom Beri Pesan Ini

Selasa, 2 Juli 2024 - 23:01 WIB

Pemerintah Siapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Selasa, 25 Juni 2024 - 09:18 WIB

Aksi Nyata Mahasiswa HI UMM: Kolaborasi dengan JAGUAR 119 Dalam Implementasi SDGs melalui Penghijauan di Kaki Gunung Arjuno

Selasa, 11 Juni 2024 - 19:58 WIB

Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:53 WIB

Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini

Berita Terbaru

error: