Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran OSS Berbasis Risiko

- Jurnalis

Senin, 9 Agustus 2021 - 15:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Embaranmedia.com, Fakfak/Jakarta-Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Online Single Submission (OSS) berbasis risiko dalam perizinan berusaha, pada Senin, 9 Agustus 2021, di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta. Presiden berharap agar iklim kemudahan berusaha di Indonesia menjadi semakin baik.

“Hari ini kita meluncurkan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko,” ujar Presiden dalam keterangannya saat memberikan sambutan pada acara peluncuran.

Dalam acara tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Presiden pun menyaksikan panel statistik harian sistem OSS berbasis risiko yang ditampilkan di lokasi tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga sempat berdialog dengan para pelaku usaha dari Karawang dan Jakarta Pusat mengenai kemudahan perizinan berusaha melalui OSS berbasis risiko ini. Salah satu peserta, Yusuf Sopian dari CV Inti Sarana Nusantara, Karawang, mengaku hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukannya.

Baca Juga :  Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi

“Yang pasti ini mempermudah kami bagi para pelaku UMKM di mana perizinan-perizinan itu lebih sederhana. Terus calo, maaf saya jadi bahasanya calo, jadi kita langsung online, langsung dengan mengakses, tidak harus pakai perantara, enggak harus pakai yang lainnya yang di mana kita dibebankan biaya tersendiri gitu terutama kalau di sini ya,” ujar Yusuf Sopian.

Menanggapi hal tersebut, Presiden menyampaikan bahwa sistem OSS berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia.

“Ini memang salah satunya untuk memutus orang yang ada di tengah-tengah itu supaya tidak ada sehingga pengusaha bisa langsung ke kantor OSS lewat sistem atau platform yang kita bangun sehingga semuanya bisa transparan,” ujar Presiden.

Baca Juga :  Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi

Melalui layanan OSS berbasis risiko, para pelaku usaha mikro dan kecil juga merasakan kemudahan dalam mendapatkan izin berusaha, terutama dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal tersebut dirasakan langsung salah satunya oleh pengusaha makanan dari Jakarta, Rayhan Christian Siego.

“Jadi saya mau mendaftar NIB seperti itu dan dengan bantuan OSS ini saya berterima kasih banget dengan Pak Jokowi dan rekan-rekan, saya bisa mendapatkan NIB secara cepat,” ujar Rayhan dari Kantin Kendal, Jakarta Pusat.

Setelah berdialog, Presiden Jokowi juga turut menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Upaya Peningkatan Investasi dan Penerimaan Negara serta Penguatan Kelembagaan antara Menteri Keuangan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Dalam laporannya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa OSS itu dibangun sejak bulan Maret 2021. Menurutnya, aplikasi OSS menghubungkan empat aplikasi yakni aplikasi dengan ruang lingkup untuk kabupaten/kota, aplikasi untuk ruang lingkup provinsi, aplikasi untuk kementerian/lembaga, dan aplikasi yang ada di pusat di Kementerian Investasi.

Baca Juga :  Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi

Bahlil juga menegaskan bahwa dengan adanya OSS berbasis risiko tersebut, semua perizinan untuk usaha mikro dan kecil itu gratis tanpa ada pungutan biaya apapun seperti untuk membayar sertifikasi SNI maupun sertifikasi halal.

“Jadi tidak ada alasan lagi untuk adik-adik kita yang memulai usaha UMK itu yang mengatakan izin itu butuh biaya lagi, enggak ada lagi, Pak. Enggak perlu lagi ketemu menteri, enggak perlu lagi ketemu kepala daerah, cukup lewat OSS dia akan mendapatkan (izin) karena itu masuk dalam skala rendah,” jelas Bahlil.

Jakarta, 9 Agustus 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Berita Terkait

Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi
Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini
Hadiri Peresmian IDTH, Presiden Jokowi Sebut Ekonomi Indonesia Kuartal I 2024 Tumbuh Hingga 5,11 Persen
Warga Minta Inpektorat Segera Audit Pj. Kades Kelibingan SBT Atas Ketidakadilannya ke 37 KK
Imgobati Basis Fakfak Gelar Pengobatan Gratis Bagi Warga Dusun Derak SBT
Bupati Untung Tamsil Sebut Provinsi Papua Barat Jadi Miniatur Bhineka Tunggal Ika di Indonesia
Bamsoet Berharap Kabinet Baru Pemerintahan Prabowo – Gibran Diisi Figur Kompeten
Wakapolres Fakfak Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Mansinam 2024, Ini Amanat Kapolri
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 11 Juni 2024 - 19:58 WIB

Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:53 WIB

Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini

Selasa, 7 Mei 2024 - 19:23 WIB

Hadiri Peresmian IDTH, Presiden Jokowi Sebut Ekonomi Indonesia Kuartal I 2024 Tumbuh Hingga 5,11 Persen

Sabtu, 20 April 2024 - 22:30 WIB

Warga Minta Inpektorat Segera Audit Pj. Kades Kelibingan SBT Atas Ketidakadilannya ke 37 KK

Jumat, 19 April 2024 - 15:48 WIB

Imgobati Basis Fakfak Gelar Pengobatan Gratis Bagi Warga Dusun Derak SBT

Minggu, 14 April 2024 - 18:58 WIB

Bupati Untung Tamsil Sebut Provinsi Papua Barat Jadi Miniatur Bhineka Tunggal Ika di Indonesia

Jumat, 12 April 2024 - 16:43 WIB

Bamsoet Berharap Kabinet Baru Pemerintahan Prabowo – Gibran Diisi Figur Kompeten

Kamis, 4 April 2024 - 13:57 WIB

Wakapolres Fakfak Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Mansinam 2024, Ini Amanat Kapolri

Berita Terbaru

error: