DPRD RDP Bersama Pemda Dan Masyarakat Adat Bahas Tapal Batas, Sekda Fakfak: Semua Mempertegas Batas Wilayah Kabupaten Fakfak Secara Adat Dan Pemerintahan Adalah Dari Tanjung Besi Sampai Ke Tanah Rata Tomage

- Jurnalis

Jumat, 27 Agustus 2021 - 00:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Hi. Ali Baham Temongmere, MTP Di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Fakfak, (Foto: EM/AZT)

Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Hi. Ali Baham Temongmere, MTP Di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Fakfak, (Foto: EM/AZT)

Embaranmedia.com, Fakfak – DPRD Kabupaten Fakfak menggelar RDP Rapat Dengar Pendapat tentang tapal batas wilayah Fakfak dan teluk bintuni yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, Dewan Adat Mbaham Matta dan Pemuda Heriet Mani, RDP tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Fakfak, Kamis (26/08/2021).

Rapat dengar pendapat DPRD yang membahas persoalan tapal batas wilayah Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Fakfak, Siti Rahma Hegemur.

Menurut, Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Hi. Ali Baham Temongmere, MTP bahwa dari pembahasan bersama, intinya semua bertekad baik Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, DPRD, Dewan adat yang mewakili masyarakat adat dan masyarakat kabupaten Fakfak serta termasuk pemuda Heriet Mani, semuanya mempertegas yakni batas wilayah kabupaten Fakfak baik secara adat maupun pemerintahan adalah dari Tanjung besi sampai ke tanah rata Tomage.

“Oleh karena itu, dari pertemuan yang lalu Ibu Wakil Bupati Fakfak di Kementrian Dalam Negeri terdapat dua versi yaitu versi Kabupaten Teluk Bintuni yang menetapkan tapal batasnya sampai pada kali salawir dan versi Kabupaten Fakfak tetap diatas tanah rata dan itu didalam sebuah peta. Ini merupakan versi maka dengan mencocokkan dengan data dilapangan itu tentunya menjadi masukan kembali untuk kita minta tetap ada di tanah rata, “Jelas Sekda Fakfak kepada Wartawan usai ikuti RDP bersama DPDR, Dewan Adat Mbaham Matta dan Pemuda Heriet Mani, Kamis (26/08/2021) Sore.

Sambungnya, dari hasil pembicaraan atau masukan-masukan tadi perlu ada langkah-langkah yaitu bersama dengan DPRD dan juga masyarakat adat untuk memberikan penegasan kepada Kemendagri  bahwa batas wilayah itu adalah penegasannya sesuai Undang-undang.

“Penegasan sesuai Undang-undang nomor 12 dan 69, beberapa Permendagri yang terakhir itu sudah memastikan bahwa Fakfak dengan luas 14.320 Kilo Meter tetap pada batas yang sudah ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah lokal adalah ditanah rata dan Tanjung besi, “Ujar Sekda Fakfak Ali Baham Temongmere.

Lanjutnya, paling penting hari adalah semuanya menyadari dan menyepakati ini merupakan harta warisan dari leluhur yang sampai kapanpun kita harus mempertahankannya, karena dilintang dan bujur boleh saja berubah tetapi ditanah ini batasnya sudah jelas dari dahulu.

“Kita ini hanya pewaris dan pelanjut saja, yang Sekda bicara, ketua DPRD bicara, dan dewan adat bicara itu hanya meluruskan apa yang sudah ada sebelumnya, jadi kita tidak menambah atau membuat hal yang baru, “Tegasnya.

Selain itu juga, Ketua DPRD Kabupaten  Fakfak dan selaku Pimpinan Rapat,  Siti Rahma Hegemur mengatakan bahwa penyelesaian persoalan tapal batas ini, bukan saja DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak tetapi semua pihak terkait yang ada Dikabupaten Fakfak.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak harus serius untuk menyikapi permintaan DPRD, tentang pembangunan gedung lembaga adat dapat diakomodir ditahun anggaran 2022, “Tegasnya. (EM/AZT)

Berita Terkait

LMA Fakfak Akan Sosialisasi Rekrutmen DPRP dan DPRK Otsus 2024 Pada 5 Titik
Wabup Yohana Dina Hindom Serahkan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 ke DPRD Fakfak
Buka Sosialisasi Pengangkatan DPRP dan DPRK Otsus, Ini Harapan Wabup Yohana Hindom
Eksekutif dan Legistalif Setujui Raperda APBD Fakfak Tahun 2024 Menjadi Perda
Seluruh Fraksi DPRD dan Pemkab Fakfak Setujui KUA-PPAS APBD 2024
Bupati Fakfak Serahkan Dokumen KUA-PPAS APBD 2024 Ke DPRD
Legislatif dan Eksekutif Mulai Bahas Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, Ini Harapan Wakil Bupati Fakfak
Wakil Bupati Fakfak Serahkan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Kepada DPRD
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 12 Mei 2024 - 07:08 WIB

LMA Fakfak Akan Sosialisasi Rekrutmen DPRP dan DPRK Otsus 2024 Pada 5 Titik

Senin, 6 Mei 2024 - 18:23 WIB

Wabup Yohana Dina Hindom Serahkan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 ke DPRD Fakfak

Minggu, 14 April 2024 - 20:20 WIB

Buka Sosialisasi Pengangkatan DPRP dan DPRK Otsus, Ini Harapan Wabup Yohana Hindom

Sabtu, 23 Desember 2023 - 07:38 WIB

Eksekutif dan Legistalif Setujui Raperda APBD Fakfak Tahun 2024 Menjadi Perda

Kamis, 30 November 2023 - 21:14 WIB

Seluruh Fraksi DPRD dan Pemkab Fakfak Setujui KUA-PPAS APBD 2024

Berita Terbaru

error: