Tegas, Polri Akan Tindak Pelanggaran dan Penyimpangan Karantina

- Jurnalis

Minggu, 6 Februari 2022 - 00:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber: Humas Polres Fakfak

Sumber: Humas Polres Fakfak

Embaranmedia.com, Fakfak – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan pihaknya tidak segan-segan menindak pelaku pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dedi menuturkan, Kapolri sudah memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri untuk membentuk tim mengusut adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam kekarantinaan.

“Tim sedang bekerja, sudah melakukan komunikasi, koordinasi, verifikasi, dengan berbagai pihak mulai keimigrasian, kekarantinaan kesehatan kemudian satgas covid, pengelola bandara hingga petugas di bandara, sampai dengan ke hulunya adalah pihak PHRI yang mengelola jasa hotel tempat WNA maupun WNI yang karantina,” kata Dedi dalam acara Polri TV, dikutip Sabtu (5/2/2022).

Hingga kini, kata Dedi, penyidik masih melakukan penyelidikan apakah ada tindak pidana dalam proses kekarantinaan. Jika memang ada dan ditemukan alat bukti, maka penyidik tak segan menetapkan tersangka.

“Siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran kekarantinaan dari hulu hingga hilir akan dilakukan tindakan tegas,” ujarnya.

Baca Juga :  Lepas Indri Delvita Marwa Ahek Siswa SMA Asal Fakfak Yang Jadi Paskibraka, Yohana Dina Hindom Beri Pesan Ini

Dedi menjelaskan, beberapa kasus pelanggaran kekarantinaan terjadi karena adanya blank area dari seseorang baik warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) saat keluar pesawat hingga menuju Imigrasi.

“Disitu blank area yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan. Terjadi transaksional sehingga WNA dan WNI yang harusnya karantina di tempat yang sudah disiapkan tapi tidak dilakukan,” katanya.

Untuk meminimalisir hal tersebut, jenderal bintang dua ini menuturkan Polri sudah melaunching Aplikasi Monitoring Karantina Presisi. Namun, ia juga menuturkan perlu kerja sama dari stakeholders lainnya seperti Satgas Covid-19 dan TNI melakukan pengawasan secara konvensional.

Terkait dengan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, Dedi mengatakan, aplikasi ini secara digital mengawasi WNA dan WNI yang masuk ke Indonesia dari mulai tiba hingga ke lokasi karantina.

Beberapa lokasi pintu masuk ke Indonesia baik Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah menerapkan aplikasi ini. Hasilnya, lanjut Dedi cukup efektif mengawasi WNA dan WNI yang melakukan karantina.

Baca Juga :  Lepas Indri Delvita Marwa Ahek Siswa SMA Asal Fakfak Yang Jadi Paskibraka, Yohana Dina Hindom Beri Pesan Ini

“Saat ini baik dan efektif aplikasi ini. Namun demikian perlu dicover pengawasan manual. Ada kebijakan dari BNPB setiap periode tertentu petugas menjaga di lokasi karantina harus diganti untuk meminimalisir pelanggaran kekarantinaan terjadi,” katanya.

Ia pun menjelaskan beberapa keunggulan dari aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini, dimana setiap orang yang melakukan karantina akan tercatat dalam sistem berapa lama melakukan karantina dan kapan sudah keluar karantina.

Bahkan, aplikasi ini bisa mendeteksi orang yang melakukan karantina jika kabur dari lokasi karantina. “Kalau keluar 200 meter dari lokasi karantina ada peringatan ke command center. Kemudian petugas bisa mencari dan menjemput orang tersebut agar menyelesaikan masa karantinanya,” ujarnya.

Namun, ia mengakui beberapa kendala dari aplikasi ini yakni ketergantungan dengan internet. Sebab aplikasi ini bisa berjalan jika jaringan internet stabil. Kemudian, ia juga memaparkan kemungkinan adanya upaya pelanggaran seseorang yang melakukan karantina meninggalkan handphonenya untuk kabur dari karantina sehingga tak bisa terlacak.

Baca Juga :  Lepas Indri Delvita Marwa Ahek Siswa SMA Asal Fakfak Yang Jadi Paskibraka, Yohana Dina Hindom Beri Pesan Ini

“Untuk itu harus ada sinergi secara teknologi dan konvensional dalam pengawasan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Dedi pun berharap agar pelanggaran karantina bisa ditekan di tengah kasus Covid-19 yang kembali meningkat. Ia pun memperingatkan masyarakat ada konsekuensi hukum jika melanggar kekarantinaan.

“Ada berbagai macam regulasi dilanggar, yaitu pasal 14 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan itu hukuman penjara satu tahun dan denda Rp100 juta. Kalau ada penyuapan lebih tinggi lagi bisa dikenakan pasal korupsi,” katanya.

Tak lupa, Dedi pun mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan (prokes) dimanapun melaksanakan aktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan dan menghindari kerumunan.

“Satgas akan memperketat protokol kesehatan agar asesmen level di wilayah bisa dikendalikan. Silahkan laporkan ke polisi terdekat jika melihat penyimpangan kekarantinaan pasti dilakukan tindakan tegas,” katanya. (EM/01)

Berita Terkait

Lepas Indri Delvita Marwa Ahek Siswa SMA Asal Fakfak Yang Jadi Paskibraka, Yohana Dina Hindom Beri Pesan Ini
Pemerintah Siapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN
Aksi Nyata Mahasiswa HI UMM: Kolaborasi dengan JAGUAR 119 Dalam Implementasi SDGs melalui Penghijauan di Kaki Gunung Arjuno
Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi
Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini
Hadiri Peresmian IDTH, Presiden Jokowi Sebut Ekonomi Indonesia Kuartal I 2024 Tumbuh Hingga 5,11 Persen
Warga Minta Inpektorat Segera Audit Pj. Kades Kelibingan SBT Atas Ketidakadilannya ke 37 KK
Imgobati Basis Fakfak Gelar Pengobatan Gratis Bagi Warga Dusun Derak SBT
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 17:45 WIB

Lepas Indri Delvita Marwa Ahek Siswa SMA Asal Fakfak Yang Jadi Paskibraka, Yohana Dina Hindom Beri Pesan Ini

Selasa, 2 Juli 2024 - 23:01 WIB

Pemerintah Siapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Selasa, 25 Juni 2024 - 09:18 WIB

Aksi Nyata Mahasiswa HI UMM: Kolaborasi dengan JAGUAR 119 Dalam Implementasi SDGs melalui Penghijauan di Kaki Gunung Arjuno

Selasa, 11 Juni 2024 - 19:58 WIB

Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:53 WIB

Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini

Berita Terbaru

error: