EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Program Pendidikan Gratis oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak dibawah kepemimpinan Bupati Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik mendapat tanggapan dari salah satu Akademisi di Fakfak Papua Barat yakni, Marthen Anton Pentury, SE, M.Sc.
Hal itu disampaikan Marthen Anton Pentury kepada embaranmedia.com melalui voice note whatshaap, Senin (12/05/2025).
Menurutnya, harus bisa dipahami baik kata pendidikan gratis, karena pendidikan gratis bukan hanya satu unsur saja tetapi berbagai macam unsur yang berpengaruh terhadap jalannya sebuah pendidikan.
“Pemerintah Daerah saat ini menterjemahkan pendidikan gratis mulai dari TK sampai dengan SMA. Karena diberita yang sebarkan tidak dijelaskan, hanya disebut TK sampai SMA, negeri maupun swasta, itu dibawah kementerian pendidikan, ada juga jenis pendidikan yang harus bisa diperjelas kebijakan ini, apakah itu cuman TK sampai dengan SMA negeri dan swasta saja, swasta ini dibawah mana, kalau dibawah kementerian pendidikan ada, tapi jangan lupa supaya pendidikan itu adil dan yang dimaksud dengan inklusif bisa terwujud. Ingat ada jenis pendidikan dan tingkatannya dari TK sampai SMA yang diakui oleh pemerintah,”ujar Marthen Pentury.
Sambung Marthen Pentury, kalau dibaca aturan baik, ada jenis pendidikan sekolah TK untuk negeri dan swasta tetapi juga ada jenis pendidikan yang sederajat dengan TK yaitu dibawah Kementerian Agama yang biasa disebut dengan Raudhatul Athfal yang sederajat dengan TK, ada juga sederajat dengan SD yaitu Madrasah Ibtidaiyah, dan begitu juga dengan SMP ada Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, ada juga negeri dan swasta.
“Ini harus diperjelas, sebab beberapa informasi di pemberitaan tidak diperjelas sasaran tepat pendidikan gratis ke sekolah-sekolah, harus diperjelas agar tidak muncul kecemburuan, sehingga makna dari adil dan inklusif bisa terwujud. Inkluf dibawah kementerian agama baik itu direktorat jenderal pendidikan agama islam, dirjen pendidikan kristen protestan dan katolik. Ini harus dicermati baik,”jelasnya.
Marthen juga menilai, program ini sesungguhnya ada plus-minusnya dilihat dari kebijakan program pendidikan gratis menguntungkan sebuah kebijakan yang baik dari Pemerintahan yang baru Bupati Fakfak Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik.
“Dari sisi aspek pembiayaan meringankan beban keluarga yang diindikatorkan atau diukur dengan kurang mampu, sehingga mereka diberikan perhatian lebih dengan membiayai khusus biaya pendidikan mereka. Salah satu kebijakan Bupati Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik dalam 32 program ada 2 yaitu biaya masuk sekolah gratis juga gratis seragam sekolah, jadi yang dimaksud pendidikan gratis adalah 2 unsur itu,”ujarnya.
Marthen pun mengatakan, kalau dicermati baik data yang ada, dan fokusnya hanya biaya sekolah gratis, masuk sekolah gratis dan seragam sekolah gratis harus bisa diklarifikasi.
“Seperti seragam sekolah ini untuk siswa yang baru atau juga termasuk siswa yang lama, ini juga harus bisa diklarifikasi baik sehingga tidak muncul multitafsir, lalu mucur kecemburuan diantara siswa dan yang tadi diantara sekolah swasta maupun negeri, ini harus hati-hati sehingga tujuan terwujudnya pendidikan yang adil dan inklusif itu bisa terwujud,”tandasnya.
Marthen Pentury juga berharap, persoalan ini dapat menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mewujudkan Program Pendidikan Gratis di Fakfak.
“Jika kalau tidak diperhatian baik, maka kemungkinan akan muncul kecemburuan sosial, antar sekolah baik sekolah negeri maupun swasta. begitu juga antara siswa sendiri yaitu siswa baru atau siswa lama,”tukasnya.
Akademisi Marthen Pentury juga menyampaikan bahwa, kalau dihitung dari segi pembiayaan, saat ini data jumlah siswa baru disetiap sekolah di Fakfak masih belum dapat datanya, tetapi kalau diprediksikan jumlah sekolah dari tingkat TK ada 27 dan 9 Raudhatul Athfal jadi jumlah TK sederajat 36.
Kemudian, Tingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah 126 sekolah di 17 distrik, SMP dan MTS ada sekitar 43 SMP negeri dan swasta begitu juga 5 MTS Negeri dan Swasta jadi total 48 sekolah. Sedangkan SMA ada sekitar 12 sekolah baik swasta dan negeri.
“Jadi kalau kita totalkan seluruh jumlah sekolah baik swasta maupun negeri dibawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan ada sekitar 226 sekolah tersebar diseluruh kampung dan distrik di Fakfak. Artinya, supaya adil dan inklusif maka semua 226 ini harus bisa terlayani dan tersentuh oleh kebijakan pendidikan gratis,”tandas Marthen.
“Kalau kita hitungan kasar saja, disetiap tahun ajaran itu untuk TK sekitar 20 atau 25, nah itu sekitar ribuan. Nah kalau SD setiap tahun ajaran itu 50-100 kalau diperkiraan angka tengahnya bisa mencapai 9.000, untuk SMP dan MTS diperkiraan bisa 2 ribuan jumlah siswa baru, dan SMA dan SMK setiap sekolah bisa menerima siswa baru sekitar 600 sampai 700 orang. Nah kalau total ada sekitar 13.530 siswa diseluruh Kabupaten Fakfak,”bebernya.
Marthen lebih lanjut mengatakan, dengan asumsi bahwa nilai perlengkapan mereka untuk pakai seragam dan sebagainya, bisa mencapai 500 sampai dengan 600 dan perkiraan anggarannya bisa habiskan 7-8 miliar.
“Kalau habiskan 7-8 Miliar dari 1,4 Triliun APBD Fakfak, ini tidak seberapa dan itu normal. Hanya yang mau dilihat sini adalah pemerataan atau keadilan, pendidikan yang adil,”tegasnya.
Marthen pun memberikan pertimbangan kalau anggaran pendidikan gratis ini harus butuh pengawasan yang baik, sehingga sesuai peruntukkannya, jangan ada yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.
“Ini harus dikawal baik dari institusi hukum maupun secara internal Pemerintah Daerah lewat Inspektorat agar secara aktif mengawal ini. Karena kalau masuk di instansi terkait maka sudah tentu akan ada pelelangan dan tender. Tetapi kalau anggarannya diberikan ke satuan pendidikan maka harus dikawal dan diawasi baik, karena melekat didalamnya ada pengelolaan dana bos,”tegasnya.
Ia juga meminta agar bukan hanya pakaian gratis dan sekolah gratis yang diperhatikan tetapi infrastruktur sekolah pun harus dibenahi dan dilihat sehingga sekolah-sekolah yang gedungnya sudah tidak layak digunakan dapat diperbaiki.
“Pemerintah Daerah harus bisa menginventalisir fasilitas infrastruktur bagi satuan-satuan pendidikan di Fakfak, dilain itu lagi ada aspek yang penting yang sangat berpengaruh terhadap SDM Fakfak adalah aktivitas guru harus dibenahi dan tinjau kembali, sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud,”pungkasnya. (EM/AZT).
