EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Aliansi Honorer Non-Database Kabupaten Fakfak kembali mendatangi Kantor Bupati Fakfak pada Selasa, 22 Juli 2025. Kehadiran mereka bertujuan menindaklanjuti arahan Bupati Fakfak yang sebelumnya disampaikan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) terkait langkah teknis yang akan diambil Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan nasib para tenaga honorer non-database.
Koordinator aliansi, Saifudin For, menjelaskan bahwa kedatangan mereka hari ini bertujuan memastikan apakah materi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah disampaikan kepada Sekda. Materi tersebut nantinya menjadi dasar penetapan jadwal keberangkatan ke Jakarta untuk melakukan koordinasi langsung dengan instansi pusat.
“Hari ini kami datang ke Sekda untuk menanyakan apakah materi dari BKPSDM sudah sampai di tangan beliau, karena itu akan menjadi acuan penentuan jadwal keberangkatan ke Jakarta untuk koordinasi ke Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kemendagri,” ujar Saifudin kepada embaranmedia.com, Selasa (22/07/2025).
Saifudin menegaskan, langkah yang dilakukan pihaknya merupakan tindak lanjut dari komitmen langsung Bupati Fakfak. Sebelumnya, Bupati menyatakan akan mengawal serius perjuangan para honorer non-database, termasuk mengupayakan pemanfaatan sisa kuota formasi nasional.
“Ada kuota 546, lalu 367, dan menurut informasi terakhir dari Sekda juga ada sisa kuota 200-an dari tahun 2021. Kami berharap solusi-solusi inilah yang benar-benar bisa diwujudkan untuk mengakomodir teman-teman honorer,” tambahnya.
Selain menunggu kejelasan terkait jadwal keberangkatan, aliansi juga mendorong agar Pemda segera mengirimkan surat kepada DPRD Kabupaten Fakfak untuk menggelar pertemuan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Tujuannya, membahas strategi dan menyatukan langkah sebelum berangkat ke Jakarta.
“Ini juga bagian dari arahan Bapak Bupati agar sebelum ke Jakarta, dilakukan pertemuan antara pemerintah dan DPRD, lalu akan ada perwakilan dari legislatif dan aliansi honorer yang ikut ke pusat,” jelas Saifudin.
Aliansi Honorer Non-Database menegaskan bahwa aksi mereka merupakan bentuk pengawalan terhadap seluruh proses yang sedang berjalan. Mereka juga meminta agar setiap langkah yang diambil pemerintah dilakukan secara transparan, demi memberikan kepastian masa depan bagi para tenaga honorer sebagai bagian dari sistem kerja pemerintahan daerah.
Jurnalis: Ramli Rumbati || Editor: Redaksi Embaramedia
