EMBARANMEDIA.COM, MALUKU – Seruan sekelompok aktivis yang menolak pelantikan Ahmad Q. Amahoru sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memantik gelombang kecaman. Pasalnya, narasi penolakan yang digaungkan dinilai liar, tidak berdasar, bahkan sarat dengan isu SARA yang berpotensi merusak persatuan masyarakat di bumi Ita Wotu Nusa.
Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda ICMI Provinsi Maluku, Burhanudin Rumbouw, S.Pi., M.Si, menegaskan bahwa jabatan Sekda tidak bisa diputuskan hanya dengan klaim sepihak atas nama “anak negeri”. Menurutnya, jabatan strategis itu harus ditentukan oleh kompetensi, kualitas, dan kapabilitas yang terbukti secara objektif.
“Seleksi Sekda SBT dilakukan transparan dengan melibatkan tim independen dari kalangan akademisi dan birokrasi yang kredibel, di antaranya Prof. Yusuf Leuwakabessy, Prof. Zainal Abidin Rengefurwarin, Dr. Nazarudin Umar, Sekda Provinsi Maluku Sadali Ie, serta Widyasuara Utama BKPSDM Maluku. Hasilnya, Ahmad Q. Amahoru keluar sebagai peraih nilai tertinggi dengan skor 86,8,” jelas Rumbouw.
Fakta itu, lanjutnya, menunjukkan kualitas dan kemampuan Amahoru yang tak terbantahkan. Sehingga segala bentuk tuduhan dan penolakan hanyalah propaganda murahan yang tidak sanggup menandingi data serta fakta.
Menurut Rumbouw, mengedepankan isu “anak negeri” sebagai alasan menolak Sekda tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga berpotensi memecah-belah masyarakat dengan sentimen SARA.
“Narasi itu kontraproduktif bagi persatuan dan merusak semangat demokrasi. Sebagai anak negeri, seharusnya kita mendukung pembangunan, bukan membuat kegaduhan dengan isu primordial,” tegasnya.
Ia bahkan menyindir keras kelompok aktivis yang hanya mengandalkan teriakan di jalanan tanpa kapasitas intelektual dan pemahaman birokrasi.
“Cara berpikir seperti itu sangat kerdil. Tidak ada kemajuan lahir dari fitnah dan provokasi. Putra-putri terbaik daerah diukur dari kompetensi, bukan retorika kosong,” tandasnya.
Lebih jauh, Rumbouw mengingatkan bahwa masyarakat SBT perlu fokus pada agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Sekda adalah motor penggerak birokrasi. Biarlah beliau bekerja, jangan diganggu dengan narasi tendensius. Kalau benar mencintai negeri ini, maka kawal pembangunan, bukan merusaknya dengan isu SARA,” pungkasnya.
Penulis : Adli Maswain || Editor : Redaksi Embaranmedia
