Oleh: Musdalifa Manggawa
LK III HMI BADKO PAPUA BARAT-PAPUA BARAT DAYA
EMBARANMEDIA.COM – Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas lima kabupaten dan satu kota, dengan kondisi infrastruktur yang hingga kini belum merata. Infrastruktur merupakan pondasi utama bagi pengembangan berbagai sektor strategis, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta pemerintahan digital. Ketimpangan infrastruktur yang ada berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada sektor kesehatan, keterbatasan infrastruktur jalan menyebabkan banyak wilayah sulit dijangkau. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas dan layanan kesehatan, sehingga tingkat pelayanan kesehatan belum dapat optimal.
Di sektor pendidikan, terutama di wilayah pedalaman seperti Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat, luas wilayah yang sangat besar menjadi tantangan tersendiri. Jarak antara permukiman (rumah warga) dan sekolah sangat jauh, sehingga menjadi hambatan bagi anak-anak untuk bersekolah. Tidak jarang, siswa harus berangkat pagi dan baru kembali sore hari karena keterbatasan infrastruktur jalan dan sarana transportasi.
Sementara itu, pada sektor ekonomi, masyarakat lokal juga menghadapi hambatan dalam memasarkan hasil produksi. Akses menuju pusat-pusat ekonomi dan kota sangat terbatas akibat kondisi jalan yang belum memadai, sehingga memperlambat perputaran ekonomi dan menekan pendapatan masyarakat.
Kondisi infrastruktur jalan provinsi yang belum merata menjadi perhatian serius. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kabupaten melalui akses transportasi darat, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak layak dilalui, terutama pada akses menuju kabupaten-kabupaten dengan wilayah pedalaman yang luas seperti Tambrauw dan Maybrat, yang memiliki banyak distrik terpencil.
Sejalan dengan Visi Besar Papua Barat Daya, yaitu “Pemerataan Kesejahteraan”, dengan cita-cita mewujudkan masyarakat Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur menjadi agenda strategis.
Tujuan utama pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun fisik, melainkan sebagai wujud keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengarahkan strategi pembangunan infrastruktur secara lebih fokus, adaptif, dan kreatif melalui lima pendekatan utama, yaitu:
-
Refocusing prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar;
-
Optimalisasi dana Otonomi Khusus (Otsus) secara merata dan tepat sasaran;
-
Penguatan perencanaan berbasis data yang akurat dan terintegrasi;
-
Pendekatan pembangunan alternatif sesuai kondisi geografis wilayah;
-
Tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan (stakeholder).
