EMBARANMEDIA.COM, JAKARTA – Dewan Pers menggelar Outlook Media 2026 bertajuk “Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hiper-Konektivitas” di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengatakan kegiatan ini sengaja diselenggarakan di awal tahun sebagai upaya memberikan orientasi dan refleksi terhadap masa depan kehidupan pers nasional.
“Pers pada dasarnya adalah reflektor atau cermin yang memantulkan apa yang terjadi, baik di pemerintah maupun di masyarakat,” kata Komaruddin dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, kebijakan, prestasi, maupun penyimpangan yang terjadi di pemerintah dipantulkan media kepada masyarakat. Sebaliknya, suara dan kritik publik disampaikan pers agar dapat didengar oleh pemerintah.
“Dalam konteks itu, pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi, karena menjadi penghubung dan penerus aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sekaligus menyampaikan kinerja pemerintah kepada publik,” ujarnya.
Namun demikian, Komaruddin menilai era digital telah mengubah pola tersebut secara signifikan. Di tengah tuntutan membangun kepercayaan publik, ia menegaskan bahwa kepercayaan sejatinya tidak hanya diarahkan kepada pers, melainkan juga kepada pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
“Pers hanyalah medium. Sepanjang medium itu memantulkan informasi secara profesional, objektif, dan beretika, maka dari situlah kepercayaan dapat dibangun, baik antara pemerintah dan masyarakat maupun sebaliknya,” katanya.
Ia menambahkan, disrupsi digital memunculkan pertanyaan baru tentang sumber kepercayaan publik, terutama dengan hadirnya media sosial yang bebas dan masif, bahkan kerap menggeser peran dominan pers arus utama.
“Ketika pers menjadi bagian dari bisnis, bahkan menjadi instrumen ambisi dan agenda politik tertentu, maka peran buzzer dan kelompok kepentingan bisa menggeser dominasi pers,” ucap Komaruddin.
Karena itu, Dewan Pers berupaya mengambil peran sebagai orkestrator yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, komunitas pers, hingga masyarakat sipil, meski tantangan pengendalian media sosial dinilai tidak mudah.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital melalui Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang tetap menjalankan perannya di tengah perubahan teknologi yang cepat dan tekanan ekonomi yang berat.
“Berbicara masa depan media hari ini, kita tidak bisa melihatnya dari satu sisi. Keberlanjutan bisnis, dinamika periklanan, dan integritas jurnalistik saling terkait, terutama di era hiper-konektivitas,” kata Fifi.
Ia menyoroti tantangan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, di mana algoritma memengaruhi konsumsi publik, dan kecepatan kerap lebih dihargai dibandingkan ketepatan serta verifikasi.
“Media dihadapkan pada dilema nyata: bertahan hidup atau menjaga kualitas, mengejar klik atau menjaga kepercayaan, mengikuti arus atau tetap berpegang pada kompas jurnalistik,” ujarnya.
Menurut Fifi, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah perubahan industri periklanan, di mana performa konten sering diukur dalam hitungan jam bahkan menit. Kondisi ini membuat trafik tidak hanya menjadi soal eksistensi, tetapi juga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja media.
Di tengah tekanan tersebut, ia menegaskan integritas tetap menjadi nilai yang tidak boleh ditinggalkan.
“Integritas bukan berarti menolak kecepatan atau teknologi, tetapi memahami kapan harus bergerak cepat dan kapan harus berhenti untuk memastikan kebenaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga batas tegas antara kepentingan editorial dan kepentingan komersial sebagai fondasi kepercayaan publik.
“Kepercayaan bukan hanya nilai etis, tetapi juga nilai ekonomi. Media yang dipercaya akan memiliki audiens yang lebih loyal dan posisi tawar yang lebih kuat,” katanya.
Fifi menambahkan, dari perspektif pemerintah, pers yang berkelanjutan dan berintegritas merupakan kepentingan bersama. Negara hadir melalui Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, serta regulasi di ranah digital untuk memastikan ekosistem media yang sehat dan berkeadilan.
“Pers yang kuat dan berintegritas bukan hanya kebutuhan industri, tetapi juga fondasi penting bagi masyarakat yang demokratis dan berdaya,” pungkasnya.
Dalam kegiatan ini turut hadir sejumlah narasumber, antara lain Direktur Utama Emtek Media (SCM Tbk) Sutanto Hartono, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Adi S. Noegroho, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (dewanpers.or.id)
