EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Tahapan penjaringan bakal calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Fakfak resmi dibuka pada Jumat (13/11/2026). Pada hari pertama pembukaan, dua figur langsung bergerak cepat mengambil formulir pendaftaran untuk mengikuti kontestasi pemilihan Ketua DPD KNPI Fakfak. Keduanya adalah Amin Jabir Suaery yang hadir didampingi Ketua Tim Pemenangannya, disusul Denny Rahayaan yang juga datang bersama Ketua Tim Pemenangannya. Pengambilan formulir berlangsung di Sekretariat Panitia, Hotel Idrus (HI), Jalan Pattimura, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak.
Formulir pendaftaran diserahkan langsung oleh jajaran panitia kepada kedua bakal calon. Prosesi penyerahan dipimpin Wakil Ketua Steering Committee (SC) atau Panitia Pengarah, Semmy Lesnusa, didampingi Sekretaris SC, Emma P. Hegemur. Sementara dari unsur Organizing Committee (OC) atau Panitia Pelaksana, turut hadir Sekretaris Panitia Pelaksana, Berty Rahael. Pengambilan formulir oleh kedua figur tersebut menandai dimulainya dinamika penjaringan kandidat yang akan berkontestasi dalam pemilihan Ketua DPD KNPI Kabupaten Fakfak melalui Musyawarah Daerah (Musda).
Wakil Ketua Steering Committee (SC), Semmy Lesnusa, mengatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh tahapan pendaftaran dan pengambilan formulir bagi bakal calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Fakfak.
Menurut Semmy, tahapan tersebut akan dilanjutkan dengan pengembalian berkas, proses verifikasi administrasi, hingga pleno penetapan bakal calon menjadi calon Ketua DPD KNPI Kabupaten Fakfak.
“Dari kami, Steering Committee, seluruh kesiapan terkait tahapan pendaftaran dan pengambilan formulir bakal calon Ketua DPD KNPI Kabupaten Fakfak sudah dipersiapkan. Selanjutnya, setelah tahapan pendaftaran dan pengembalian berkas, kami akan melakukan verifikasi sampai batas waktu yang telah ditentukan,” ujar Bung Semmy kepada awak media termasuk embaranmedia.com saat diwawancarai, di Sekertariat Musda KNPI Fakfak, Jumat (13/11/2026) malam.
Ia menjelaskan, setelah proses verifikasi selesai, Steering Committee akan menggelar pleno untuk menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon Ketua DPD KNPI Kabupaten Fakfak.
“Selanjutnya, pada tanggal 23 November kami akan melaksanakan pleno penetapan bakal calon menjadi calon Ketua DPD KNPI. Setelah itu, tahapan selanjutnya akan diverifikasi dan diselesaikan dalam forum Musyawarah Daerah (Musda),” katanya.
Terkait jumlah peserta Musda, Semmy menyebutkan bahwa komposisi peserta telah diputuskan dalam Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda).
“Peserta penuh yang telah ditetapkan terdiri dari unsur KNPI Provinsi Papua Barat, DPD KNPI Kabupaten Fakfak, 17 KNPI tingkat distrik, serta 47 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) nasional yang telah ditetapkan sebagai peserta penuh,” jelasnya.
Dengan komposisi tersebut, kata Semmy, jumlah peserta penuh mencapai 67 orang. Selain itu, terdapat 22 peserta peninjau yang juga telah ditetapkan dalam Rapimpurda.
“Jadi, secara keseluruhan terdapat 89 peserta, yang terdiri dari unsur OKP, KNPI Provinsi Papua Barat, KNPI tingkat distrik, Majelis Pemuda Indonesia (MPI), serta DPD KNPI Kabupaten Fakfak,” ungkapnya.
Semmy juga menegaskan bahwa proses pendaftaran bakal calon Ketua DPD KNPI Kabupaten Fakfak tidak dipungut biaya.
“Untuk biaya pendaftaran, semuanya gratis. Tidak ada pemungutan biaya dalam proses pendaftaran bakal calon,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat dua kelompok persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon, yakni persyaratan calon dan persyaratan pencalonan.
“Persyaratan calon meliputi kelengkapan administrasi, seperti surat pernyataan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK, visi dan misi, serta surat keterangan bebas narkoba,” jelas Semmy.
Sementara itu, untuk persyaratan pencalonan yang bersifat formil, setiap bakal calon diwajibkan memperoleh dukungan dari sejumlah unsur peserta penuh Musda.
“Untuk persyaratan pencalonan, bakal calon wajib mengantongi tiga rekomendasi tertulis dari KNPI tingkat distrik dan enam surat dukungan dari OKP yang telah ditetapkan sebagai peserta penuh Musda,” katanya.
Menurutnya, dukungan tersebut merupakan persyaratan formil yang wajib dipenuhi bakal calon, selain seluruh persyaratan administrasi sebagai calon.
“Jadi, bakal calon harus melengkapi dua hal tersebut, yakni persyaratan sebagai calon dan persyaratan pencalonan. Dukungan dari tiga KNPI distrik dan enam OKP peserta penuh menjadi salah satu syarat formil yang harus dipenuhi,” pungkasnya. (EM/AZT).
