EMBARANMEDIA.COM, KOTA AMBON – Isu ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku, kembali menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) BEM Nusantara 2025 yang digelar di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara pada 26–29 Mei 2025.
Delegasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Maluku secara tegas mengangkat isu kelangkaan pasokan pangan dan ketimpangan harga bahan pokok sebagai agenda strategis nasional, dengan mengusulkan pembangunan gudang Bulog di wilayah-wilayah strategis Maluku.
Dalam forum yang dihadiri oleh ratusan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia tersebut, Koordinator Wilayah BEM Nus Maluku, Adam R. Rahantan, secara resmi menyampaikan rekomendasi pembangunan gudang Bulog di beberapa kabupaten dan kota strategis.
Usulan ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur logistik pangan nasional, khususnya dalam mendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang dinilai belum menjangkau masyarakat secara merata di kawasan kepulauan.
Distribusi Tak Merata dan Harga Pangan Tinggi
Wilayah Indonesia Timur, termasuk Maluku, selama ini menghadapi tantangan besar dalam hal distribusi dan ketersediaan bahan pokok. Struktur geografis kepulauan serta minimnya infrastruktur penyimpanan dan logistik menyebabkan harga beras dan kebutuhan pokok di Maluku cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah barat.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menunjukkan bahwa pada April 2025, harga beras medium di sejumlah kabupaten mencapai rata-rata Rp14.300 per kilogram, jauh di atas angka nasional yang berkisar di Rp11.900 per kilogram. Kondisi ini disebabkan oleh rantai distribusi yang panjang dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Saat ini, stok beras di Maluku hanya tersimpan di gudang-gudang Bulog yang berada di Ambon, Tual, dan Buru, dengan kapasitas sekitar 28.500 ton. Kapasitas ini dinilai belum mencukupi untuk menjamin ketersediaan pangan di lebih dari seribu pulau, terutama saat terjadi cuaca ekstrem yang menghambat jalur pelayaran.
“Negara harus hadir melalui penguatan infrastruktur logistik pangan,” tegas Rahantan di sela-sela agenda RAKERNAS.
Peran Strategis Gudang Bulog
Gudang Bulog memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Namun, saat ini gudang Bulog di Maluku masih sangat terbatas dan belum tersebar secara merata di seluruh kabupaten dan kota. BEM Nus Maluku mengusulkan agar pemerintah pusat, melalui Kementerian BUMN dan Perum Bulog, segera membangun gudang baru di lokasi-lokasi prioritas.
Gudang-gudang tersebut diharapkan mampu menampung pasokan beras SPHP secara berkala dan menjadi pusat distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Rekomendasi Strategis BEM Nus Maluku
Dalam dokumen resmi yang disampaikan kepada forum nasional, BEM Nus Maluku mengajukan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:
- Pembangunan gudang Bulog di beberapa daerah strategis untuk memperpendek jalur distribusi.
- Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) di Maluku untuk mengantisipasi paceklik, bencana, dan krisis ekonomi.
- Penguatan sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan BUMN logistik guna meningkatkan efisiensi pasokan dan menurunkan harga jual akhir.
- Evaluasi berkala terhadap efektivitas distribusi SPHP di Maluku, termasuk transparansi data stok dan harga.
Ketimpangan Pangan di Indonesia Timur:
Masalah Struktural
BEM Nus Maluku menekankan bahwa ketimpangan pangan di Indonesia Timur tidak hanya terkait harga, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan struktural dalam pembangunan nasional. Selama ini, pembangunan infrastruktur logistik dan pertanian lebih terfokus di Pulau Jawa dan Sumatra, sementara wilayah timur cenderung hanya menjadi penerima pasokan, bukan produsen aktif yang diberdayakan.
“Kami tidak hanya ingin menjadi penerima beras dari Jawa. Kami ingin Maluku punya kekuatan logistik sendiri. Petani lokal harus diberdayakan, dan pemerintah wajib menjamin akses pangan murah dan berkualitas bagi rakyat di wilayah 3T,” tegas Rahantan.
Panggilan untuk Pemerintah Pusat
Melalui forum RAKERNAS ini, BEM Nus Maluku menyerukan kepada pemerintah pusat—khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Perum Bulog—untuk menindaklanjuti usulan tersebut dengan komitmen nyata. Pembangunan gudang Bulog strategis di Maluku bukan hanya investasi infrastruktur, tetapi juga bagian dari langkah politik berkeadilan pangan.
Selain itu, BEM Nus Maluku juga mendesak agar kebijakan BBM Satu Harga dilanjutkan secara paralel dengan distribusi pangan satu harga, guna mencegah disparitas biaya transportasi yang membuat harga sembako di Indonesia Timur tetap tinggi.
“Isu ketahanan pangan di Maluku dan kawasan Indonesia Timur merupakan panggilan moral bagi seluruh pemangku kepentingan bangsa. BEM Nus Maluku berharap langkah ini menjadi tonggak perubahan paradigma pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat kepulauan,”tutup Rahantan. (EM/AM).
