EMBARANMEDIA.COM, AMBON – Pendidikan, yang sejatinya menjadi fondasi peradaban, kini menghadapi ancaman serius di Maluku. Dominasi politik praktis mulai merusak sendi-sendi kebijakan, menjadikan ruang pendidikan bukan lagi tempat mencetak generasi unggul, melainkan arena kepentingan pribadi dan kelompok.
Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Yayasan Pijar Demokrasi Indonesia Cabang Ambon, Aswad Lesnussa, S.Pd., menilai kondisi ini sebagai peringatan keras bagi masyarakat. Ia menegaskan, jabatan strategis di sektor pendidikan kerap dijadikan “bancakan kekuasaan” yang hanya menguntungkan segelintir elit.
“Kasus dugaan korupsi Dana BOS di SMP Negeri 4 Ambon hanyalah puncak gunung es dari persoalan integritas dan lemahnya pengawasan pendidikan kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi penyimpangan sistemik yang mengancam masa depan anak-anak Maluku,” tegasnya.
Menurutnya, politik pendidikan seharusnya menjadi instrumen kemajuan. Namun kenyataan menunjukkan, kepentingan finansial dan politik jauh lebih dominan dibandingkan kepentingan publik. Akibatnya, generasi muda lah yang menjadi korban dari sistem yang timpang.
Lesnussa menekankan pentingnya peran masyarakat sipil – mulai dari LSM, komunitas pendidikan, media, hingga anak muda – untuk ikut mengawal dan mengontrol jalannya pendidikan di Maluku.
“Kaum muda memiliki kekuatan moral dan intelektual. Mereka harus berani bersuara, mengkritisi, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan seruan agar masyarakat tidak tinggal diam.
“Mengubah arah politik pendidikan memang tidak mudah, tapi diam bukan pilihan. Pendidikan adalah milik bersama. Sudah saatnya kita membebaskannya dari cengkeraman politik kotor, demi masa depan anak-anak Maluku.”
Penulis : Adli Maswain || Editor : Redaksi Embaranmedia
