Embaranmedia.com, Aceh – Penolakan keras terhadap elitabilitas kini terus menggema di kalangan aktivis. Elitabilitas dinilai cederai alam demokrasi yang sehat dan berkeadaban politik.
“Elitabilitas jangan sampai terus dibiarkan menubuh dalam alam demokrasi kita yang fair dan berkeadaban. Ini adalah penyakit yang harus disingkirkan jauh-jauh,” kata Ketum Kohati Badko HMI Aceh, Melati Sari Maisara, melalui Forum Advance Training LK 3 BADKO Sumbangsel. Selasa (16/8).
Menurut Melati, citra buruk dari budaya politik semacam ini semestinya sudah saatnya ditinggalkan, bukan terus diwariskan.
“Memang harus kita akui bahwa tradisi politik kita di masa lalu diwarnai dengan hegemoni kelompok terbatas atau jamak kita sebut elite. Tapi itu dulu. Sejak kemerdekaan, justru semangat kedaulatan rakyatlah yang jadi adagium bersama membangun Indonesia bermartabat dan berkeadilan sosial,” papar Melati.
Adapun alasan utama ketidaksetujuan terhadap tradisi politik elitisme, karena ia dianggap tidak memberi ruang bagi masyarakat luas (biasa/nonelite) untuk ikut menentukan arah perubahan politik dan demokrasi yang menyejahterakan rakyat.
“Padahal, kita tahu bahwa demokrasi, suka tidak suka, percaya tidak percaya telah menjadi spirit pemerintahan kita sejak awal. Dan, superioritas rakyat adalah satu-satunya penegasan dalam demokrasi yang menghendaki hadirnya partisipasi rakyat dalam turut serta menentukan berbagai agenda publik. Apa yang kini dipertontonkan oleh lingkaran elite politik sama sekali tidak mencerminkan semangat bernegara yang bernafaskan Pancasila dan demokrasi.
“Indikasinya dapat disibak melalui upaya monopoli saluran politik oleh sebagian besar pimpinan parpol yang tidak memberi ruang kepada mereka (kandidat) yang justru mendapatkan dukungan penuh dari rakyat,” tukasnya.
Walhasil, imbas dari watak ekslusif dan egois yang ditunjukkan para petinggi/elite partai yang tidak mau menuruti keinginan rakyat berujung pada delegitimasi rakyat terhadap eksistensi parpol.
Hal itu, Ketum Kohati Badko Aceh, lambat laun membuat rakyat semakin tidak percaya lagi dengan apapun yang diputuskan parpol.
“Dan pada titik itu pula, rakyat pantas untuk menarik ulang kepercayaannya terhadap partai karena dianggap tidak bisa lagi dititipkan amanah,” pungkasnya. (EM/RP)
