Pemerintah Buka 530.028 Kebutuhan ASN Nasional Tahun 2022

- Jurnalis

Selasa, 13 September 2022 - 21:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Buka 530.028 Kebutuhan ASN Nasional Tahun 2022, (Sumber: Humas MenpanRB)

Pemerintah Buka 530.028 Kebutuhan ASN Nasional Tahun 2022, (Sumber: Humas MenpanRB)

Embaranmedia.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional tahun 2022 (data per 6 September 2022). Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menuturkan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non-ASN. Karenanya, penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.

“Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II),” jelas Menteri Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (13/09).

Baca Juga :  Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi

Anas menguraikan, saat ini fenomena yang terjadi secara nasional adalah penyebaran ASN tidak merata dan masih menumpuk di kota besar. Sementara proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan tiap tahun sudah sangat transparan. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, yaitu pemerataan SDM ASN. Rekrutmen pun harus jelas dan akuntabel. “Jadi masalahnya tidak hanya kekurangan tetapi juga penyebaran. Padahal Pak Presiden sangat memperhatikan luar Pulau Jawa,” ungkap Anas.

Ketimpangan ini bukan semata-mata perkara jumlah saja, tetapi adanya fenomena ASN yang suka berpindah-pindah ketika mereka sudah masuk menjadi ASN. Hal ini menyebabkan distribusi ASN menjadi tidak merata, disamping alasan karena minimnya pendaftar calon ASN di daerah-daerah terpencil. Anas berharap bahwa ASN bukan menjadi ladang mencari pekerjaan tetapi untuk pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi

“Tetapi setelah diterima banyak yang minta pindah ke kota lain. Maka setiap tahun banyak tempat di luar Pulau Jawa yang kekurangan nakes dan guru,” ujar mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Anas menilai seberapa banyak pun ASN tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan yang direkrut, ketimpangan akan terus terjadi. “Sehingga kita berdiskusi dengan pemda karena tidak mungkin ini diselesaikan oleh pemerintah pusat saja kalau tidak ada goodwill semua kepala daerah,” imbuhnya.

Diungkapkan, Menteri Anas telah berdiskusi dengan BKN terkait aturan bagi ASN yang akan bekerja di instansi pemerintah harus melakukan perjanjian agar mereka siap untuk tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Kebijakan ini diharapkan bisa didukung dengan sistem yang mumpuni agar manajemen kepegawaian lebih tertata. Kebijakan ini pun diharapkan bisa turut mendukung pemerataan tenaga ASN di seluruh Indonesia sekaligus mencegah munculnya masalah akibat ASN berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa.

Baca Juga :  Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi

Dalam mengurai permasalahan tenaga non-ASN, Menteri Anas sudah berkoordinasi intens dengan perwakilan kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Mantan Kepala LKPP ini pun telah berkonsolidasi dengan Menteri Kesehatan untuk memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan.

“Aspirasi asosiasi pemda harus kita respons dan kolaborasi ini memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek. Ini kita tempuh dalam rangka mencari alternatif agar ke depan birokrasi kita bisa lebih hebat,”Tutup Menteri Anas. (EM/02)

Berita Terkait

Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi
Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini
Hadiri Peresmian IDTH, Presiden Jokowi Sebut Ekonomi Indonesia Kuartal I 2024 Tumbuh Hingga 5,11 Persen
Warga Minta Inpektorat Segera Audit Pj. Kades Kelibingan SBT Atas Ketidakadilannya ke 37 KK
Imgobati Basis Fakfak Gelar Pengobatan Gratis Bagi Warga Dusun Derak SBT
Bupati Untung Tamsil Sebut Provinsi Papua Barat Jadi Miniatur Bhineka Tunggal Ika di Indonesia
Bamsoet Berharap Kabinet Baru Pemerintahan Prabowo – Gibran Diisi Figur Kompeten
Wakapolres Fakfak Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Mansinam 2024, Ini Amanat Kapolri
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 11 Juni 2024 - 19:58 WIB

Sebarkan Surat IMM Dengan Tudingan Ilegal, IMM Kota Ambon Minta Kapolresta Driyano Andri Ibrahim Klarifikasi

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:53 WIB

Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini

Selasa, 7 Mei 2024 - 19:23 WIB

Hadiri Peresmian IDTH, Presiden Jokowi Sebut Ekonomi Indonesia Kuartal I 2024 Tumbuh Hingga 5,11 Persen

Sabtu, 20 April 2024 - 22:30 WIB

Warga Minta Inpektorat Segera Audit Pj. Kades Kelibingan SBT Atas Ketidakadilannya ke 37 KK

Jumat, 19 April 2024 - 15:48 WIB

Imgobati Basis Fakfak Gelar Pengobatan Gratis Bagi Warga Dusun Derak SBT

Berita Terbaru

error: