Embaranmedia.com, Fakfak – Ketika berkesempatan bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), tidak jarang momen langka ini dimanfaatkan warga untuk berbincang-bincang dengan Presiden. Hal ini terjadi saat Presiden memberikan bantuan subsidi upah (BSU) di Kantor Pos Baubau, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/09/2022).
Seorang warga bernama Rahmat Irwanto bertanya kepada Presiden mengenai ijazah sarjana yang dimiliki dimanfaatkan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal dari bank BUMN.
“Baru 5 tahun lalu saya lulus. Bisakah ijazah saya dijadikan sebagai modal di BUMN, entah itu Bank BRI, entah Bank Mandiri, karena mengingat startup yang bapak sampaikan kemarin sudah menjamur, Pak?” tanya Rahmat kepada Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Negara kemudian menjawab bahwa ada dua cara yang dapat dipilih oleh Rahmat jika ingin mengajukan pinjaman. Cara pertama yaitu melalui skema kredit usaha rakyat (KUR).
“Pertama coba dengan yang namanya KUR. KUR itu bisa sampai Rp500 juta,” katanya.
Cara kedua menurut Presiden adalah melalui venture capital yang juga terdapat di BUMN. “Kalau misalnya punya platform, punya aplikasi, berguna untuk petani untuk nelayan atau untuk UMKM bisa ikut pitching,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyarankan kepada Rahmat untuk mempersiapkan proposal penawaran dan memaparkan proposal yang berisikan kesiapan, kemampuan, dan keuntungan yang bisa diberikan.
“Sekali lagi orang mau meminjamkan ke kita itu akan melihat performa, lihat kinerja, lihat apa yang ditawarkan, apa yang diprospek. Kalau bagus bisa saja tanpa agunan, pitching itu nggak ada agunan,” ucap Kepala Negara.
Menurutnya, dalam proses pitching nanti akan melalui serangkaian proses seleksi dan hanya produk dengan kualitas baik yang akan terpilih.
“Yang paling mudah kalau memang barangnya bagus, produk aplikasinya bagus, produk platformnya bagus, itu bisa pitching. Biasanya (dari) seribu orang, hanya 10 orang yang dipilih, dipilih yang bagus-bagus, tapi kalau Rahmat punya yang bagus, berani, itu kompetisi,” jelas Presiden. (EM/Setkab)
