EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Abdul Rahman Ketua PBB Fakfak angkat bicara soal issue yang beredar menyatakan bahwa Pemerintahan Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom diperiode pertama Gagal.
Itu disampaikan Abdul Rahman yang juga saat ini menjabat sebagai Sekertaris Koalisi Fakfak Bersinar pada Orasi Politiknya di Kampanye terbatas pasangan calon Bupati Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom dengan jargon UTA_YOH nomor urut 1 di Kampung Sekban Distrik Pariwari, Jumat (11/10/2024).
“Ada yang mengatakan bahwa pemerintah kali ini gagal. Saya mau sampaikan setelah satu bulan saya berada di DPRD ternyata itu hanya bicara banyak saja tetapi kerjanya lima tahun nol besar, kalau mau mengawal pemerintahan, menjadi pengawas yang baik kalau memang punya kesalahan lakukan yang terbaik di DPRD,”tegas Abdul Rahman.
Kemudian, Abdul Rahman mengatakan, saat ini enam orang anggota DPRD dari dapil dua Secara sah telah memberikan dukungan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dengan jargon UTA_YOH Nomor urut 1 melalui partai politik.
“Kami enam orang anggota DPRD siap mengawal aspirasi masyarakat ketika UTA_YOH terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2025-2030,”ujarnya.
Selain itu juga, Abdul Rahman mengatakan, pemerintahan UTA_YOH diperiode pertama selama tiga Tahun ini setelah di Lantik banyak melakukan rekonsolidasi dengan berbagai pihak.
“Ada cekal mencekal, tidak memberikan dukungan sepenuhnya, ada yang bilang dorang berikan dukungan seribu persen padahal dorang di belakang hanya ser-ser. Dan saya mau sampaikan bahwa yang punya niat tulus untuk membangun negeri ini adalah Bapak Untung Tamsil dan Mama Yohana Dina Hindom,”pungkasnya.
Abdul Rahman pun mengungkapkan bahwa yang memperjuangkan sidang APBD perubahan adalah Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom.
“Kenapa harus diperjuangkan, karena di dalamnya ada kepentingan masyarakat secara umum. Ada yang mengatakan tidak sesuai prosedur, tidak sesuai UU, kami di dalam sudah mengkaji itu, kalau memang ada sekarang kami sudah dapat teguran kalau ada UU melarang itu,”katanya.
Ia juga menjelaskan, APBD Perubahan itu banyak program dasar untuk masyarakat didalamnya, ada anggaran penerimaan ASN dan pengangkatan PPPK.
“Bukan hanya itu saja tetapi didalamnya adalah untuk menyediakan pengobatan-pengobatan di rumah sakit yang masih kurang saat ini, kalau itu tidak di lakukan kitong mau dapat obat dari mana kalau ada orang yang sakit. Dan lebih penting juga ada kepentingan DPRD Otsus, kalau tidak ada bagaimana dengan Kitong punya saudara-saudara Otsus sekarang kalau kita tidak perjuangkan di tanggal 30 September kemarin maka hilang semuanya, tetapi Alhamdulillah semua sudah di evaluasi dengan baik dan tidak ada yang menyalahi prosedur,”pungkas Abdul Rahman.
