EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak nomor urut 1 Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom berjargon UTA_YOH menggelar kampanye terbatas di Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Jumat (25/10/2024).
Antusias masyarakat menghadiri kampanye terbatas dan mereka serius mendengarkan orasi politik dari Juru Kampanye masing-masing Partai Politik pengusung UTA’YOH yang diberinama Koalisi Fakfak Bersinar (KFB).
Calon Wakil Bupati Yohana Dina Hindom dalam orasi politiknya mengajak masyarakat kampung Antalisa untuk coblos nomor 1 Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom pada tanggal 27 November 2024.
“Saya mengajak katong semua datang ke TPS tanggal 27 November 2024 dan jangan ragu dan bimbang, coblos nomor 1 bapak Untung Tamsil dan saya Yohana Dina Hindom, sudah terbukti, dan bukan janji,” ujar Yohaa Hindom.
Yohana Hindom mengungkapkan, Program nyata terangkum dalam Visi, Misi Fakfak Tersenyum (Terdepan Sejahtera Nyaman Unggul dan Mandiri) telah mengalami kemajuan di Bidang Pendidikan untuk mendukung Fakfak Cerdas telah membangun kesepakatan dan kerjasama pendidikan dengan beberapa Perguruan tinggi kedinasan dalam rekruitmen mahasiswa pola pembibitan.
“Hingga saat ini Listrik sudah menyala 24 jam dari Ibukota Kabupaten Fakfak ke Wilayah Distrik Wartutin hingga kampung Sipatnanam, Distrik Kokas hingga kampung Batufiafas dan Distrik Kramongmongga hingga Kampung Bahbadan bahkan sudah melayani listrik untuk kampung-kampung di sepanjang koridor jaringan terpasang tersebut,”jelas Yohana Hindom.
Untuk daerah pesisir wilayah Distrik Karas, sambung Yohana Hindom, listrik sudah menyala. Hanya beberapa daerah belum, dan sedang dalam upaya pembangunan jaringan listrik.
“Kami sudah MoU dengan PLN melakukan pemasangan jaringan listrik di daerah yang belum teraliri, termasuk di wilayah Karas,” kata Yohana Hindom.
Yohana Hindom singgung pertanyaan publik terkait pemasangan jaringan listrik dari Badan Usana Milik Negara atau BUMN, bukan Pemerintah Daerah.
“Memang benar PLN merupakan BUMN, tetapi ada komunikasi-komonikasi melalui MoU antara Pemerintah Daerah dengan pihak PLN, sehingga terwujud pemasangan jaringan listrik, misalnya beban tanggung jawab pemerintah daerah melalu anggaran,” pungkas Yohana Hindom.
