Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat DPRK Fakfak Soroti LKPJ 2025, Kesehatan, Infrastruktur hingga Aset Jadi Catatan
EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat DPRK Fakfak menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Fakfak sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Fakfak.
Sebelum menyampaikan rekomendasi, Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat terlebih dahulu mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April 2026. Fraksi berharap semangat emansipasi dan perjuangan R.A. Kartini terus menginspirasi perempuan Indonesia agar terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dengan penuh integritas.
Dalam penyampaian pandangan fraksi yang dibacakan Anggota DPRK Fakfak Partai Gerindra, Mahdi Mahsyar memberikan apresiasi kepada Bupati Fakfak, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja keras selama tahun anggaran 2025. Namun demikian, fraksi menilai masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Mahdi Mahsyar menyampaikan, rekomendasi Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat berfokus pada evaluasi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan ekonomi daerah. Selain itu, fraksi juga menekankan pentingnya transparansi, optimalisasi anggaran, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Fraksi menyoroti ketidaksesuaian data dalam dokumen LKPJ yang dinilai kurang lengkap dan tidak valid. Kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi rekomendasi capaian kinerja utama dan kinerja daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, fraksi juga menilai capaian kinerja OPD belum sepenuhnya mencerminkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yakni, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan,”bebernya.
Pada sektor kesehatan, Mahdi mengatakan, Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat meminta Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap puskesmas dan rumah sakit daerah. Fraksi juga menyoroti pembangunan Puskesmas Kokas yang belum selesai dan dinilai sangat dibutuhkan masyarakat Distrik Kokas dan sekitarnya.
Selain itu, fraksi juga mengusulkan relokasi Puskesmas Fakfak Kota dan Puskesmas Sekban yang dinilai sudah mengalami lonjakan pasien hingga sekitar 200 orang per hari. Relokasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dalam sektor infrastruktur, fraksi meminta Dinas PUPR2KP melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi jalan, jembatan, irigasi, drainase, hingga penerangan jalan umum di Kabupaten Fakfak.
Fraksi juga mengusulkan pembangunan jaringan air bersih di Kampung Tanehamur dan Kampung Twootkendik Distrik Furwagi, serta peningkatan jalan Kayuni Kokas dan pembangunan jalan di Kampung Goras Distrik Mbahamndandara.
Bukan hanya itu, Mahdi menegaskan bahwa Fraksi juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum tertib. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diminta melakukan inventarisasi serta validasi data barang milik daerah, termasuk kendaraan dinas, bangunan, dan lahan milik pemerintah daerah.
Selain itu, fraksi juga mendorong penerapan aplikasi E-BMD dengan sistem barcode untuk meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset daerah secara lebih tertib.
Pada sektor lingkungan hidup, fraksi meminta pemerintah daerah lebih serius menangani pengelolaan sampah dan limbah B3 yang dihasilkan fasilitas kesehatan dan industri.
“Permasalahan pertanahan di Kabupaten Fakfak perlu segera ada upaya penyelesaian oleh pemerintah daerah secara prioritas, agar permasalahan tersebut tidak semakin berlarut-larut seperti tapal batas Jalan Fakfak-Siboru,”tegas Mahdi.
Fraksi juga menyoroti penyelesaian hak ulayat masyarakat adat yang hingga kini belum tuntas, termasuk lahan yang telah digunakan untuk pembangunan gedung pemerintah seperti Gedung Distrik Pariwari dan Politeknik Fakfak.
Tak hanya itu, Mahdi Mahsyar juga menyampaikan pandangan fraksi terkait pentingnya penyediaan meubelair sekolah sebagai salah satu faktor penunjang proses belajar mengajar yang optimal. Menurutnya, meubelair sekolah merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pemilihan perabot yang tepat tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan estetika ruang kelas, tetapi juga dapat mendukung perkembangan serta konsentrasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan meubelair di Sekolah Dasar YPK Kokas yang dinilai masih membutuhkan dukungan fasilitas belajar yang memadai.
Selain itu, Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Fakfak atas bantuan Bupati terhadap direalisasikannya poli khusus anak disabilitas pada RSUD Fakfak.
“Bantuan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan inklusif serta memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak,”pungkasnya.
Pewarta: AZT || Editor: Redaksi Embaranmedia
