Komisi II DPRK Fakfak Soroti Pembangunan Dermaga hingga Optimalisasi Program MBG untuk Petani dan Nelayan Lokal
EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Komisi II DPRK Fakfak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas realisasi program kegiatan serta berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRK Fakfak, Selasa (23/6/2026).
Ketua Komisi II DPRK Fakfak, Muhamad Amin Samay, S.AP., mengatakan pembahasan dalam rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPRK ke sejumlah distrik di Kabupaten Fakfak. Hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, kata dia, menjadi bahan penting untuk disampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami telah melakukan kunjungan kerja ke 17 distrik dengan membagi tim per komisi bersama pimpinan DPRK. Tujuannya untuk mengevaluasi dan memonitor secara langsung berbagai kegiatan di tingkat distrik, sekaligus mendengar aspirasi dan masukan masyarakat,” ujar Amin Samay kepada embaranmedia.com usai RDP di Gedung Sidang, Selasa (23/06/2026).
Dari hasil kunjungan tersebut, Amin Samay membeberkan, Komisi II menemukan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah kebutuhan pembangunan dermaga di Kampung Fawur, Distrik Karas.
Menurut Amin, masyarakat setempat telah berulang kali mengusulkan pembangunan dermaga melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun hingga kini belum juga terealisasi.
“Ada beberapa kebutuhan yang sangat penting, salah satunya infrastruktur dermaga di Kampung Fawur, Distrik Karas. Berdasarkan informasi masyarakat, usulan pembangunan dermaga itu sudah masuk dalam Musrenbang hingga tiga kali, tetapi sampai saat ini belum terwujud. Kami berharap pada tahun-tahun mendatang pembangunan dermaga tersebut dapat direalisasikan untuk menunjang aktivitas masyarakat,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, Komisi II DPRK Fakfak juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi program nasional. Amin menilai perlu adanya kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat agar potensi hasil perkebunan, pertanian, maupun perikanan lokal dapat terhubung langsung dengan kebutuhan dapur MBG di daerah.
Ia menjelaskan, hasil panen petani dan tangkapan nelayan perlu memiliki sistem penyaluran yang jelas sehingga dapat terserap secara maksimal. Dengan demikian, program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Kita perlu menyamakan persepsi dengan masyarakat yang memiliki potensi di sektor perkebunan, pertanian, maupun perikanan. Hasil panen dan tangkapan ikan harus bisa masuk dalam satu wadah yang kemudian disalurkan langsung ke dapur-dapur MBG. Saat ini masih banyak hasil pertanian, terutama sayur-mayur, yang tidak laku di pasar. Hal ini perlu kita kaji bersama agar hasil usaha mama-mama dari kampung maupun wilayah kepulauan dapat terserap dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amin mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayah pesisir juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebutuhan sarana penangkapan ikan dan kepiting. Warga di Distrik Kokas, Kampung Weri, Distrik Karas, Furwagi hingga Arguni masih membutuhkan bantuan perahu nelayan maupun sampan kecil sebagai sarana transportasi sekaligus penunjang mata pencaharian.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut sangat bergantung pada transportasi laut untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan mencari nafkah.
“Masyarakat di beberapa distrik mayoritas menggunakan transportasi laut. Mereka membutuhkan perahu nelayan maupun sampan kecil untuk menunjang aktivitas melaut dan mencari kepiting. Dari lembaga ini, kami akan terus menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar kebutuhan masyarakat dapat menjadi perhatian dan direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Fakfak,” tutupnya. (EM/Emby)
