EMBARANMEDIA.COM, KAIMANA — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kaimana menerima penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRK Kaimana Robi Daud Samangun mengingatkan pemerintah daerah agar taat terhadap batas waktu dalam setiap tahapan pembahasan anggaran.
Penyampaian dokumen tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRK Kaimana yang berlangsung di Ruang Rapat DPRK Kaimana, Rabu (16/9/2026). Rapat dipimpin Robi Daud Samangun dan dihadiri Bupati Kaimana Drs. Hasan Achmad, M.Si., pimpinan dan anggota DPRK, Sekretaris Daerah Donald R. Wakum, staf ahli, para asisten Sekda, kepala bagian serta pimpinan dan pejabat OPD Kabupaten Kaimana.
Robi mengatakan pembahasan KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah. Tahapan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRK, khususnya fungsi anggaran dan pengawasan.
“Rapat Paripurna pada hari ini adalah tentang penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2026,” kata Robi dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD untuk kemudian diajukan kepada DPRD guna dibahas bersama.
Menurut Robi, DPRK Kaimana telah menetapkan tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 bersama pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan diawali dengan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan).
Namun, Robi turut menyoroti keterlambatan pemerintah daerah dalam menyampaikan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 kepada DPRK Kaimana. Menurutnya, kondisi tersebut berpengaruh terhadap tahapan pembahasan berikutnya yang memiliki batas waktu.
“Seharusnya batas akhir penetapan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan,” ujarnya.
Robi mengatakan ketentuan mengenai jadwal kesepakatan KUA dan PPAS telah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 90 ayat (2) mengatur kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua Agustus.
Ia menyebut DPRK Kaimana sebelumnya telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pengingat agar dokumen anggaran disampaikan sesuai jadwal. Namun, penyampaian dokumen perubahan KUA-PPAS baru dilakukan dalam rapat paripurna tersebut.
“Faktor ini disebabkan keterlambatan pemerintah daerah menyampaikan dokumen kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana. Padahal DPRK telah mengirimkan surat untuk mengingatkan pemerintah daerah untuk taat waktu dengan mengirimkan dokumen dimaksud,” kata Robi.
Menurutnya, keterlambatan perlu menjadi perhatian karena tahapan pembahasan perubahan APBD selanjutnya juga memiliki batas waktu. DPRK Kaimana menargetkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sudah ditetapkan pada 30 September 2026.
Meski terdapat keterlambatan, Robi menegaskan DPRK Kaimana tetap berkomitmen melanjutkan seluruh tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah. Ia menyebut kerja sama antara DPRK dan pemerintah daerah tetap menjadi dasar untuk menyelesaikan pembahasan anggaran demi kepentingan masyarakat dan pembangunan Kaimana.
“Didasarkan atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini antara DPRK Kaimana dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, dan niat baik kita semua untuk pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan Kabupaten Kaimana yang lebih baik lagi, maka pada hari ini penyerahan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD dapat dilakukan,” ujarnya.
Robi berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen pada tahapan penyusunan APBD berikutnya, termasuk APBD Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan kepatuhan terhadap jadwal diperlukan agar tidak menghambat tahapan pembahasan di DPRK.
“Sebagai pesan akhir, kembali kami mengingatkan pemerintah daerah untuk taat waktu dan tidak terlambat, sehingga tidak berakibat pada tahapan pembahasan di DPRK. Agenda ke depan berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2027 kiranya dapat diperhatikan,” tegas Robi.
Pewarta: Yon || Editor: Redaksi Embaranmedia
