EMBARANMEDIA.COM, KAIMANA — Bupati Kaimana Drs. Hasan Achmad, M.Si., menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRK Kaimana, Rabu (16/9/2026). Dalam rancangan tersebut, belanja daerah diusulkan mencapai Rp1,251 triliun.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan Bupati, belanja daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2026 diusulkan sebesar Rp1.251.456.721.770,39. Angka tersebut mengalami penambahan Rp186.056.900.535,39 atau 17,46 persen dibandingkan APBD sebelum perubahan sebesar Rp1.065.399.821.235.
Sementara itu, pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp1.137.838.692.237. Jumlah tersebut bertambah Rp78.753.871.002 atau 7,44 persen dari APBD sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp1.059.084.821.235.
Untuk pembiayaan netto, pemerintah daerah mengusulkan sebesar Rp113.618.029.533,39. Jumlah tersebut mengalami penambahan Rp107.303.029.533,39 atau 1.699,18 persen dibandingkan pembiayaan netto dalam APBD sebelum perubahan sebesar Rp6.315.000.000.
Bupati Hasan Achmad menjelaskan, penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2026 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia mengatakan, perubahan anggaran dilakukan karena terdapat sejumlah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal. Salah satunya adalah adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, perubahan juga mempertimbangkan adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, perubahan alokasi belanja, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang sebelumnya ditetapkan dalam KUA.
Pertimbangan lainnya mencakup pengalokasian belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib, serta penyesuaian belanja yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Dalam sambutannya, Hasan menyebut kebijakan perubahan anggaran tersebut tetap diarahkan pada visi pembangunan Kabupaten Kaimana Tahun 2025-2029, yakni “Mewujudkan Kaimana yang Tertib, Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan”.
Sementara tema pembangunan Kabupaten Kaimana pada 2026 adalah “Akselerasi Akses Layanan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal”. Tema tersebut menjadi salah satu arah dalam penyusunan program dan kebijakan anggaran perubahan.
Hasan mengatakan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2026 selanjutnya akan dibahas bersama antara pihak eksekutif dan Badan Anggaran DPRK Kaimana. Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, pembahasan bersama tersebut diperlukan agar rancangan perubahan anggaran dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah berharap proses pembahasan dapat berjalan melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Hasan juga berharap dukungan para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan Kaimana yang maju, adil dan sejahtera.
“Dengan terjadinya sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif dan didukung oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, maka Kabupaten Kaimana yang maju, adil dan sejahtera akan terwujud,” kata Hasan.
Ia berharap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat segera disepakati untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2026.
Pewarta: Yon || Editor: Redaksi Embaranmedia
