EMBARANMEDIA.COM, KAIMANA – Pemerintah Kabupaten Kaimana memberikan jawaban atas sejumlah sorotan Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional DPRK Kaimana terkait Perubahan APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2026. Empat isu yang mendapat perhatian antara lain kesejahteraan tenaga PJLP, penguatan layanan kesehatan, dampak kemarau panjang, serta efektivitas Program Satu Miliar Satu Kampung (SAMISAKA).
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Kaimana Isak Waryensi, S.Tr., dalam Rapat Paripurna DPRK Kaimana di Auditorium DPRK Kaimana, Sabtu (26/9/2026). Isak mengatakan seluruh masukan fraksi menjadi bahan pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan publik dan memastikan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Terkait tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Pemkab Kaimana mengakui kontribusi mereka dalam mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan. Pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama OPD teknis akan mengevaluasi beban kerja, kemampuan fiskal dan skema penyesuaian honorarium secara bertahap.
Penyesuaian honorarium PJLP tersebut akan dipertimbangkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Kebijakan itu tetap akan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, mandatory spending serta kemampuan keuangan daerah agar pengelolaan anggaran berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
Di sektor kesehatan, Pemkab Kaimana menempatkan pemerataan tenaga medis dan kesiapan fasilitas sebagai bagian dari prioritas pelayanan dasar. Pemenuhan kekurangan dokter umum di Puskesmas akan dilakukan melalui optimalisasi Program Sahabat Dokter Kampung, evaluasi redistribusi tenaga kesehatan serta pemberian insentif berbasis kinerja.
Untuk pelayanan rujukan di RSUD Kaimana, pemerintah akan menjaga keberlanjutan dokter spesialis, termasuk spesialis saraf, mata dan jiwa. Pemkab juga menyiapkan tambahan kebutuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai serta mempersiapkan pengoperasian layanan hemodialisa atau cuci darah pada 2027.
Persiapan layanan hemodialisa tersebut mencakup sarana dan prasarana, kesiapan ruang perawatan, pelatihan dan sertifikasi tenaga kesehatan hingga integrasi pembiayaan dengan BPJS Kesehatan. Sementara untuk pelayanan gawat darurat, Dinas Kesehatan akan mengusulkan pelatihan Perawatan Luka Modern dan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) bagi perawat UGD/RTGD Puskesmas.
Sorotan lainnya berkaitan dengan dampak kemarau panjang yang memicu kekeringan dan kebakaran lahan serta mengancam produksi pala dan pisang masyarakat kampung. Pemerintah daerah menyatakan pemulihan sumber penghidupan masyarakat menjadi perhatian dan tidak semata-mata dibatasi oleh pertimbangan efisiensi anggaran.
Pemkab Kaimana menyebut Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk merespons kondisi tersebut. Langkah itu diarahkan untuk mendukung penanganan dampak yang membutuhkan respons cepat, terutama ketika kondisi di lapangan berpengaruh terhadap kehidupan dan sumber pendapatan masyarakat.
Isu lain yang mendapat penekanan adalah Program SAMISAKA. Pemkab Kaimana menegaskan program tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel dan bebas dari tumpang tindih kewenangan maupun penyalahgunaan anggaran.
Berdasarkan Perbup Kaimana Nomor 7 Tahun 2026, tenaga pendamping SAMISAKA hanya bertugas memberikan pembinaan teknis dan administrasi serta tidak diperbolehkan memegang atau mengelola keuangan kampung. Pengelolaan kegiatan secara swakelola menjadi kewenangan TPKK, sedangkan pemerintah akan memperkuat pengawasan melalui Dinas PMK, pemerintah distrik dan Inspektorat.
Pemkab juga menegaskan keberhasilan SAMISAKA tidak boleh hanya diukur dari penyerapan anggaran dan kelengkapan administrasi. Pemerintah akan mendorong indikator dampak ekonomi yang lebih terukur, seperti peningkatan produksi pala, pisang, kelapa dan perikanan, kenaikan pendapatan rumah tangga petani dan nelayan, serta peningkatan nilai ekonomi produk kampung.
Penguatan kapasitas TPKK juga akan diarahkan pada kemampuan bisnis dan kewirausahaan. Pelatihan tidak hanya menyangkut administrasi dan pelaporan, tetapi mencakup analisis kelayakan usaha, manajemen produksi, pengelolaan kelompok usaha dan pemasaran produk unggulan kampung.
Pemerintah daerah selanjutnya akan memperkuat sinergi antar-OPD agar SAMISAKA terhubung dengan program pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM dan pariwisata. Melalui langkah tersebut, Pemkab Kaimana menargetkan program tidak berhenti pada pembangunan sarana atau penyerapan dana, tetapi mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat kampung.
Pewarta: Yon || Editor: Redaksi Embaranmedia
