EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang humanis, ramah, profesional, dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Papua Barat itu berlangsung di Ruang Rapat Lantai II RSUD Fakfak, Rabu (4/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Samaun mengingatkan seluruh tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, hingga tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, agar senantiasa mengedepankan sikap profesional serta menghormati martabat pasien dalam memberikan pelayanan.
Ia secara khusus meminta tenaga kesehatan menjaga tutur kata dan tidak bersikap kasar kepada pasien, termasuk ketika menghadapi pasien dengan kondisi luka maupun penyakit yang membutuhkan penanganan khusus.
Menurutnya, tenaga kesehatan harus mampu mengendalikan diri dan menghindari perkataan maupun tindakan yang dapat menyakiti perasaan pasien dan keluarga yang tengah menghadapi situasi sulit.
“Jangan sampai ada tenaga kesehatan yang berbicara kasar kepada pasien. Kita harus benar-benar menjaga sikap dan perkataan. Dalam kondisi apa pun, pasien harus mendapatkan pelayanan yang baik dan manusiawi,”tegas Bupati Samaun Dahlan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan kapasitas HAM merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab aparatur pemerintah serta tenaga kesehatan dalam menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat.
Bupati Samaun menjelaskan, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi tanpa membedakan suku, agama, golongan, status sosial, maupun latar belakang lainnya.
Karena itu, prinsip-prinsip HAM harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan pelayanan publik. Pemerintah, kata dia, tidak hanya dituntut menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memberikan pelayanan yang adil, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik diskriminasi.
Samaun juga menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Setiap warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, manusiawi, dan terjangkau tanpa perlakuan diskriminatif.
Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Fakfak memiliki masyarakat dengan latar belakang budaya, adat istiadat, agama, dan kondisi sosial yang beragam. Oleh sebab itu, aparatur pemerintah dan tenaga kesehatan harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.
Perhatian khusus, lanjutnya, perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, serta kelompok lain yang membutuhkan pelayanan khusus.
“Jangan sampai ada masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan hanya karena keterbatasan ekonomi, kondisi fisik, perbedaan latar belakang, maupun tempat tinggal,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Fakfak juga menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta kegiatan.
Pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai hak asasi manusia agar setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman pada prinsip penghormatan terhadap hak serta martabat manusia.
Kedua, membangun budaya pelayanan yang humanis, ramah, adil, profesional, dan tidak diskriminatif, baik di lingkungan pemerintahan maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut Bupati, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan dan ketepatan pelayanan, tetapi juga dari sikap, empati, serta kemampuan aparatur dan tenaga kesehatan dalam memperlakukan masyarakat secara manusiawi.
Ia berharap kegiatan Penguatan Kapasitas HAM tersebut dapat memberikan pemahaman dan kesadaran yang lebih kuat kepada aparatur maupun tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dengan demikian, prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dapat diterapkan secara nyata dalam setiap pelayanan publik di Kabupaten Fakfak, khususnya dalam pelayanan kesehatan.
“Pelayanan yang baik bukan hanya soal menyembuhkan penyakit, tetapi juga bagaimana kita menghormati dan memanusiakan setiap orang yang datang untuk mendapatkan pertolongan,”pesan Bupati Samaun. (EM/Kifly).
