EMBARANMEDIA.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026).
Dua rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan strategis bagi Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berlandaskan aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan jajaran kementerian untuk dipelajari lebih lanjut.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima rekomendasi tersebut di Jakarta.
Adapun dua rekomendasi yang diserahkan mencakup Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring, serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Ossy menilai rekomendasi tersebut menjadi masukan positif agar setiap kementerian dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” tuturnya.
Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan serta mengambil langkah strategis yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dokumen rekomendasi untuk Kementerian ATR/BPN diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bersama Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas, Otto Hasibuan.
Yusril menjelaskan, rekomendasi tersebut disusun berdasarkan persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memuat solusi yang dapat dilaksanakan secara bersama oleh instansi terkait.
Ia berharap rekomendasi yang disampaikan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan di lingkungan pemerintahan.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,”pungkas Yusril.
Sumber: Humas Kantah Fakfak
