Menu

Mode Gelap
Bimtek Budidaya Pala Tomandin untuk Anak Milenial: Langkah Strategis Perkuat Brand “Pala Unggul Fakfak” Polres Fakfak Gelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 Pemkot Ambon Gelar Pengenalan Metode Skrining Kanker Serviks dengan HPV DNA TP-PKK Kota Ambon Dorong Sekolah Bebas dari Kekerasan Peletakan Batu Pertama Gereja Baru GPI Papua Eden Wagom, Awal Semangat Baru Pelayanan Umat Keterlambatan Pencairan Beasiswa 1.000 Mahasiswa, Begini Penjelasan Disdikpora Fakfak!!

Jendela Parlemen

Pemerintah Harus Segera Evaluasi Strategi Penanganan KKSB di Papua

badge-check


					Pemerintah Harus Segera Evaluasi Strategi Penanganan KKSB di Papua Perbesar

Embaranmedia.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah mengevaluasi strategi penanganan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua. Baginya, ini perlu menjadi sorotan akibat tewasnya seorang prajurit TNI Prada Ginanjar Arianda saat kontak bersenjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya pada Senin (15/2) lalu.

“Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi strategi penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari TNI dan rakyat sipil,” terang Sukamta dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Kamis (18/2/2021).

Terhitung sejak Januari 2021, menurut Sukamta, sudah ada empat anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders telah gugur, padahal Yonif tersebut termasuk satuan khusus TNI yang andal. Ia menilai kehilangan satu nyawa anak bangsa sangat mahal harganya sehingga pemerintah harus segera mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua supaya tidak memakan korban jiwa.

Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyayangkan pemerintah belum mampu mengatasi KKSB di Papua. Padahal, sebelumnya, Indonesia pernah menangani konflik horizontal seperti konflik GAM di Aceh, ancaman kelompok teroris Santoso di Poso. Dirinya menegaskan sikap pemerintah tidak boleh lemah dalam menangani kelompok KKSB yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Papua.

“Kalau banyak prajurit TNI yang terus berguguran, berarti strategi yang digunakan pemerintah saat ini belum tepat sehingga perlu segera dievaluasi. Sepertinya, perlu diselesaikan dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Polri,” jelasnya.

Ke depannya, Sukamta berharap pemerintah juga bisa mengatasi hingga sampai akar masalahnya seperti ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi, dan ketertinggalan. Tanpa menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, potensi gejolak konflik di Papua akan terus terjadi. (ts/es). (dpr.go.id)

Baca Lainnya

Dari Fakfak untuk Papua Barat: Salim Alhamid Tegaskan Komitmen Serap Aspirasi Masyarakat

1 November 2025 - 19:02

DPR Papua Barat Gelar RDP Bahas Ranperda Perubahan APBD 2025

30 September 2025 - 17:56

Badan Anggaran DPRK Fakfak Tekankan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

28 September 2025 - 19:55

Koalisi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pemerintahan Samaun-Donatus

10 September 2025 - 19:49

Dari Kopi ke Aksi: Dialog Pemuda Bersama Fachry Tura untuk Masa Depan Fakfak

8 Juni 2025 - 09:40

Trending di Jendela Parlemen
WhatsApp
error: