EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Bappeda dan Litbang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kabupaten Fakfak.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Drs. E.C Sulaeman Uswanas, M.Si hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Sekda menyampaikan pesan khusus dari Bupati Fakfak Samaun Dahlan, agar para peserta serius mengikuti Bimtek ini sehingga dapat menghasilkan output nyata bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
“Saya titip pesan dari Pak Bupati. Sepulang dari kegiatan ini, kita harapkan penyusunan RKPD sudah rampung. Tadi saya juga berdiskusi dengan pihak Pusaka, dan kami berharap setelah teori nanti bisa dilanjutkan dengan latihan studi kasus,” ujar Sekda dalam sambutannya.
Sekda Sulaeman Uswanas menambahkan, studi kasus tersebut bisa difokuskan pada salah satu distrik di Fakfak agar peserta lebih memahami penerapan langsung dari sistem SIPD RI dalam perencanaan daerah.
Ia menekankan pentingnya ketelitian ASN dalam mengisi indikator pada Rencana Kerja Anggaran (RKA), karena hal itu menjadi dasar pengukuran kinerja program.
“Dalam setiap program harus ada sentuhan dengan masyarakat. Itu yang tidak boleh hilang. Karena kualitas perencanaan yang baik adalah yang berdampak langsung bagi rakyat,” tegas Sekda.
Lebih lanjut, Sekda mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah menargetkan pembahasan RKPD dan RKA dapat diselesaikan sebelum November 2025, sehingga proses sidang anggaran dapat berjalan tepat waktu.
Ia juga menilai pelaksanaan Bimtek secara serentak di luar Fakfak merupakan strategi tepat agar seluruh ASN bisa hadir dan fokus mengikuti kegiatan.
“Biasanya kalau kita adakan di Fakfak, yang hadir hanya sedikit. Tapi hari ini semua bisa kumpul. Tolong buatkan daftar hadirnya agar bisa saya laporkan langsung kepada Bupati,” tuturnya.
Sekda juga menyinggung bahwa pelaksanaan Bimtek ini seharusnya digelar pada April–Mei lalu, namun tertunda karena situasi yang belum memungkinkan.
Ia meminta agar kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan dengan melibatkan pihak legislatif (DPRD) demi menyatukan persepsi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Jurnalis: Alfan Rahakbauw || Editor: Redaksi Embaranmedia
