Oleh : Ismail Weripang
Negarawan Muda
Embaranmedia.com, Fakfak – Biarpun sudah terjadi perubahan politik yang di alami oleh bangsa Indonesia, pada dasarnya peranan Intelektual tidak ikut berubah, terutama karena proses perubahan politik yang terjadi masih terus berlangsung. Artinya, ia masih di hadapkan pada esensi dari dilema-dilema yang sama. Akan tetapi, telah terdapat perbedaan prespektif dalam caranya memandang dilema-dilema tersebut, dan dengan begitu berpengaruh terhadap beberapa perubahan pada konsep diri para Intelektual.
Dilema yang paling berat adalah, memang dilema mengenai hubungan Intelektual itu dengan Politik (kekuasaan). Selama ini, ia masih memiliki ide-ide yang jernih mengenai masa depan Negaranya, tujuan-tujuan yang harus di kejar, dan caranya tujuan itu harus di capai, membuatnya tidak lagi bisa berpaling dari kekuasaan sebagai suatu alat untuk mewujudkan gagasan-gagasannya itu ke dalam kenyataan. Pada saat bersamaan sikapnya sendiri yang ambivalen terhadap kekuasaan masih tetap sama. Dengan kata lain, Intelektual pun sedang berada dalam keadaan krisis, sesuatu yang direfleksikan dalam perdebatan modernitas dan pos modernitas.
Debat-debat ini berkisar seputar bagaimana intelektual harus bersikap dalam konteks yang baru, dalan pergaulannya dengan negara atau partai politik. Yakni, dalam kaitannya dengan seluruh cakupan kesempatan yang semakin membesar guna memfungsikan Intelektualitasnya dalam cara-cara yang dapat membantu. Krisis yang dialami kaum intelektual dalam hal ini, salah satu sebabnya adalah bahwa konstruksi peran-peran baru Intelektual dari tradisi-tradisi yang berlaku, sekaligus juga dimungkinkan dan dibatasi oleh konteks yang baru.
Tradisi-tradisi dan konteks-konteks adalah “bahan” yang memunculkan kembali peran-peran yang baru bagi Intelektual dengan segala konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat terjadi pergeseran pekerja Intelektual dari posisi marjinal dalam masyarakat ke posisi yang lebih sentral.Di samping itu, terdapat kesadaran yang lebih besar akan perlunya menegakkan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan yang memiliki daya bantu di dalam masyarakat, yang dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin pastisipasi sukarela masyarakat dan organisasi. Seyoginya, ketika seorang politisi memiliki basis Intelektual, ia akan lebih mengedepankan perubahan-perubahan, pembaruan-pembaruan untuk kepentingan orang banyak secara visioner.
Melihat realitas sekarang, Indonesia memang makin membutuhkan politisi-politisi yang memiliki komitmen orientasi dan visi intelektualitas, lebih-lebih pada saat banyak produk keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat dan kualitas masa depan bangsa lebih banyak yang sesaat. Komitmen adalah tanggung jawab Intelektual. Kita harus berbenah untuk menjemput setiap perubahan yang ada. (**)
