MK Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim, Pembacaan Putusan Perkara PHP Bupati Fakfak Di Mulai 17 Februari 2021

- Jurnalis

Sabtu, 13 Februari 2021 - 03:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai melakukan tahap awal persidangan dan untuk selanjutnya sedang dilakukan pembahasan untuk memeriksa perkara yang sifatnya internal melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dalam RPH ini, akan diselenggarakan dengar hasil perkara yang dilakukan masing-masing panel. Demikian diungkapkan Panitera MK Muhidin dalam wawancara dengan Media MK pada Jumat (12/2/2021) di Gedung MK.

“Dalam rapat ini, nanti hasilnya akan dilaporkan masing-masing panel ke dalam RPH yang sifatnya pleno dan tertutup. Dan itulah yang dilakukan saat ini,” terang Muhidin. RPH tersebut dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi.

Lebih jelas Muhidin mengatakan bahwa pada persidangan awal, MK telah memeriksa perkara dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dengan langkah memeriksa permohonan yang diajukan para Pemohon beberapa waktu lalu. Pada persidangan tersebut, sambung Muhidin, para Pemohon diminta untuk menjelaskan permohonan yang diajukan ke MK, mulai dari kedudukan hukum, tenggat waktu, dan pokok permohonan. Selanjutnya, MK pun telah selesai melakukan sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. “Agenda-agenda tersebut telah selesai dilakukan MK dan terakhir dilaksanakan pada Selasa, 9 Februari 2021 lalu,” kata Muhidin.

Sidang Pembacaan Putusan

Muhidin pun menyebutkan perihal agenda MK selanjutnya adalah menggelar sidang pengucapan putusan dari perkara yang telah selesai pemeriksaannya telah dijadwalkan pada 15-17 Februari 2021 mendatang. Sehingga terhadap perkara yang diputus lebih awal ini, MK pun telah mengumumkannya pada laman MK di www.mkri.id serta sudah memanggil para pihak untuk persidangan nanti. “Namun patut diketahui, bahwa sidang pengucapan putusan ini berbeda dari sidang sebelumnya karena dilakukan secara daring. Maka tidak ada satu pihak pun yang hadir langsung di MK. Mereka cukup hadir melalui ruang virtual saja,” jelas Muhidin.

Sidang Pembuktian

Adapun terkait agenda MK berikutnya Muhidin mengatakan bahwa terhadap perkara yang dinyatakan lanjut, maka akan digelar sidang pembuktian. Pada tahap ini, para pihak dapat menambahkan alat bukti, baik yang tertulis maupun menghadirkan Saksi dan Ahli. Namun, catatan pentingnya adalah para Ahli dan Saksi yang akan dihadirkan pada sidang, cukup memberikan kesaksian dan keterangan secara daring. “Untuk itu, diharapkan juga kepada para pihak untuk menyerahkan daftar saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan minimal 1 hari sebelum persidangan,” terang Muhidin.

Sebelum mengakhiri wawancara, Muhidin menegaskan bahwa setelah nantinya semua sidang pembuktian diselenggarakan, Mahkamah akan kembali memeriksa secara tertutup. Dan jelang akhir Maret 2021, akan disampaikan pula putusan atas perkara-perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tersebut.

Selain itu juga, Melalui Website Resmi Mahkamah Konstitusi RI, Perkara 113/PHP. BUP-XIX/2021 Perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020, Pemohon Samaun Dahlan, S.Sos. M.AP dan Clifford H. Ndandarmana, SE mendapatkan jadwal persidangan pembacaan putusan pada Rabu 17 Februari 2021, Pukul 13.00 WIB melalui Panel 1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (EF/01/Website MK.RI)

Berita Terkait

Kasat Lantas Fakfak Himbau Pengendara Roda Dua Stop Gunakan Kenalpot Brong
Selama Tahun 2023 Polres Fakfak Terima Laporan 151 Kasus, Terjadi Penurunan Kasus 68,21 Persen
Cegah Peredaran Narkotika di Fakfak, Polisi Gelar Razia dan Tes Urine di Tempat Hiburan Malam
Satu Anggota Brimob Kena Luka Bacok Dirujuk Ke RS Bhayangkara, Begini Kronologinya
Polisi Berhasil Amankan Miras Lokal Berjenis Sopi di Pelabuhan Fakfak
Tersangka Penyerangan Kramomongga Ditangkap, Paulus Waterpauw Sebut Harus Dihukum Tegas
Buka Pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, Bupati Fakfak: Pembahasan Ini Menyatukan Persepsi dan Pemahaman
Polisi Berhasil Ungkap 20 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Fakfak
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 Januari 2024 - 21:26 WIB

Kasat Lantas Fakfak Himbau Pengendara Roda Dua Stop Gunakan Kenalpot Brong

Minggu, 31 Desember 2023 - 19:28 WIB

Selama Tahun 2023 Polres Fakfak Terima Laporan 151 Kasus, Terjadi Penurunan Kasus 68,21 Persen

Selasa, 12 Desember 2023 - 08:56 WIB

Cegah Peredaran Narkotika di Fakfak, Polisi Gelar Razia dan Tes Urine di Tempat Hiburan Malam

Selasa, 12 September 2023 - 07:51 WIB

Satu Anggota Brimob Kena Luka Bacok Dirujuk Ke RS Bhayangkara, Begini Kronologinya

Rabu, 6 September 2023 - 10:17 WIB

Polisi Berhasil Amankan Miras Lokal Berjenis Sopi di Pelabuhan Fakfak

Selasa, 5 September 2023 - 06:12 WIB

Tersangka Penyerangan Kramomongga Ditangkap, Paulus Waterpauw Sebut Harus Dihukum Tegas

Jumat, 23 Juni 2023 - 07:40 WIB

Buka Pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, Bupati Fakfak: Pembahasan Ini Menyatukan Persepsi dan Pemahaman

Rabu, 7 Juni 2023 - 20:15 WIB

Polisi Berhasil Ungkap 20 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Fakfak

Berita Terbaru

Konseling & Rohani

Keutamaan Bershalawat

Selasa, 27 Feb 2024 - 08:45 WIB

Pemerintahan

Polres Fakfak Terjunkan 80 Personel Amankan PSU di 2 TPS

Jumat, 23 Feb 2024 - 21:26 WIB

error: