Frits Hombore; saya jamin sidang Gugatan Perdata terkait Bandara Siboru berjalan aman

Embaranmedia.com, Fakfak – Frits Hombore salah satu pemilik Hak Ulayat lokasi Pembangunan Bandara Siboru, hadir bersama 11 marga masyarakat kampung Siboru raya memantau dari dekat jalannya sidang perdana Gugatan Perdata terkait Lokasi Bandara Siboru. Dalam hal ini selaku pihak penggugat adalah Fransiskus Uswanas dengan Tergugat Pemda Fakfak yakni Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Fakfak, sidang berlangsung secara tertutup di Gedung Pengadilan Negeri Fakfak.

“jadi yang digugat oleh mereka adalah masalah kepemilikan tanah. Ada beberapa marga mengklaim bahwa tanah di siboru adalah milik mereka, sehingga menggugat Pemerintah karena dirasakan bahwa Pemerintah itu salah kerja. Saya sebagai anak negeri, mereka yang menggugat ini mempunyai kepemilikan tanah yang mana, ini harus dipertanyakan, karena ini semua keluarga besar hombore “Ujar Frits Hombore salah satu masyarakat Pemilik Tanah Adat Kampung Siboru saat diwawancarai oleh awak media usai mengikuti persidangan di pengadilan Negeri Fakfak, Kamis (17/06/2021) Kemarin.

iklan Embaran Media
(Foto: Istimewa)

Kemudian, Frits Hombore menyampaikan Seperti spanduk yang mereka pasang di depan Pengadilan Negeri dengan adanya beberapa marga, ini sebenarnya mereka tidak mempunyai Kepemilikan tanah disana, ada juga yang memakai marga hombore untuk menggugat Pemerintah.

“Jadi gugatan ini kepada Pemerintah, dan Pemerintah sendiri sudah bekerja sesuai dengan aturan dan UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Bandara Siboru, mekanismenya sudah berjalan dan ada tahapan –tahapan sudah berjalan, “tegasnya.

Lanjutnya, hari ini kami menyampaikan pendapat di depan umum, tetapi tetap dibatasi dengan protocol kesehatan dan UU Nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Kami juga tidak orasi tetapi kami hanya tampilkan baliho. Kalau Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak salah bekerja kita akan gugat juga, tetapi ini sudah memasuki tahap ketiga Pemerintah bekerja dengan sesuai maka kita tetap damping.

Baca Juga :  MK Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim, Pembacaan Putusan Perkara PHP Bupati Fakfak Di Mulai 17 Februari 2021

“kami mengerti soal aturan, jadi kita selalu menyampaikan Pemerintah tetap bekerja sesuai aturan, saya juga akan kendalikan masalah ini dengan aman dan damai, “ungkapnya. (EM/02)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.