Buka Pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, Bupati Fakfak: Pembahasan Ini Menyatukan Persepsi dan Pemahaman

- Jurnalis

Jumat, 23 Juni 2023 - 07:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Embaranmedia.com, FAKFAK – Bupati Fakfak Untung Tamsil, S.Sos, M.Si membuka Forum Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, yang bertempat di Gedung Winder Tuaere, Kamis (22/06/2023).

Forum ini juga dihadiri Sekda Fakfak Ali Baham Temongmere, 7 Raja, Dewan Adat Mbaham-Matta, Lembaga Masyarakat Adat, Tokoh Pemuda,Tokoh Perempuan, dan Pimpinan OPD Terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Untung Tamsil menyampaikan, masyarakat hukum adat Fakfak adalah salah satu suku bangsa yang mediami yang ada di Tanah Papua dalam bingkai NKRI, dan keberadaannya wajib di akui dan dihormati juga di berdayakan untuk negara dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.

Dikatakannya, keberadaan Masyarakat Hukum adat dalam hubungannya dengan Keberadaan Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan sering kali tidak mendapat tempat oleh berbagai pihak dalam penggunaan hak ulayatnya, dan untuk dapat memberikan kepastian hukum serta menindaklanjuti ketentuan pasal 23 UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan telah direvisi UU nomor 2 kemarin.

“Dengan itu Maka wajib Pemerintah Daerah untuk dapat melindungi masyarakat adat, sehingga perlu untuk kita menetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum untuk kita melaksanakan berbagai hak dan kewajiban pada masyarakat itu sendiri,”Ujar Bupati Untung Tamsil.

Lebih lanjut Bupati Untung Tamsil berharap, untuk pastikan rancangannya dengan masukan dan saran agar lebih dapat mempertajam isi dari Peraturan Daerah ini.

“Sesungguhnya ini akan menjadi dasar untuk kemudian kita berbicara tentang seluruh hak wilayah adat masyarakat kita, semoga pembahasan ini harus bisa menyatukan presepsi, pemahaman kita tentang keberadaan masyarakat hukum adat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dalam Pembagunan Kabupaten Fakfak yang kita cintai,”Pungkasnya. (EM/AZT)

Berita Terkait

Berkas Perkara Tersangka Kasus Ujaran Kebencian di Fakfak Dilimpahkan ke JPU
Tanggap Cepat, Sat Reskrim Polres Fakfak Berhasil Tangkap Pelaku Ujaran Kebencian di Medsos
Demo di Depan Kantor Kejati Maluku, Massa Desak Periksa Kadinkes Malteng
80 Personel TNI-Polri Amankan Sidang Perdana Kasus Kramomongga
3 Pelaku Pengedar Narkoba di Fakfak Berhasil Ditangkap Polisi
Hartaty Kastella Resmi Laporkan Dugaan Kecurangan Hasil Pleno di 2 Distrik ke Bawaslu Fakfak
Diduga Terjadi Kecurangan di Hasil Pleno Distrik, Hartaty Kastella Akan Laporkan 3 PPD ke Bawaslu Fakfak
Kasat Lantas Fakfak Himbau Pengendara Roda Dua Stop Gunakan Kenalpot Brong
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 31 Mei 2024 - 20:14 WIB

Berkas Perkara Tersangka Kasus Ujaran Kebencian di Fakfak Dilimpahkan ke JPU

Selasa, 2 April 2024 - 17:26 WIB

Tanggap Cepat, Sat Reskrim Polres Fakfak Berhasil Tangkap Pelaku Ujaran Kebencian di Medsos

Sabtu, 30 Maret 2024 - 02:14 WIB

Demo di Depan Kantor Kejati Maluku, Massa Desak Periksa Kadinkes Malteng

Selasa, 26 Maret 2024 - 07:48 WIB

80 Personel TNI-Polri Amankan Sidang Perdana Kasus Kramomongga

Minggu, 17 Maret 2024 - 07:40 WIB

3 Pelaku Pengedar Narkoba di Fakfak Berhasil Ditangkap Polisi

Berita Terbaru

error: