EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Ratusan tenaga pendidik yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Fakfak memadati halaman kantor DPRD Fakfak pada Senin (09/09). Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut hak mereka yang telah lama tertunda—Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga kini belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak.
Sejak pukul 07.30 WIT, para guru telah berkumpul di lokasi dengan semangat yang membara. Rasa frustrasi mereka memuncak akibat ketidakpastian pembayaran TPP yang seharusnya menjadi hak mereka. Ini adalah langkah tegas yang diambil oleh para pendidik, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Sekitar pukul 08.20 WIT, tiga anggota DPRD Fakfak, yaitu M. Rusdy Farukh, Anton Ubra, dan Wilson Sonny Hegemur, akhirnya menerima perwakilan dari PGRI untuk membahas tuntutan mereka. Momen ini menjadi titik penting dalam perjuangan para guru untuk mendapatkan keadilan.
Ketua PGRI Kabupaten Fakfak, Amin Jabir Suery, menyatakan usai pertemuan bahwa DPRD telah mengambil langkah konkret dengan menyurati Pemerintah Daerah (Pemda) dan berkoordinasi untuk segera menyelesaikan masalah ini. “Kami berharap agar proses ini tidak berlarut-larut. Jika memungkinkan, pertemuan lanjutan bisa dilakukan secepatnya, bahkan besok,” ujarnya penuh harap.
Amin juga menegaskan bahwa aksi ini bukanlah bentuk pengabaian terhadap tugas mereka sebagai pendidik. “Kami tidak pernah berniat meninggalkan anak-anak di kelas. Hari ini, kami berdiri di sini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memperjuangkan hak kami yang sudah seharusnya kami terima. Kami hanya meminta apa yang menjadi hak kami,” tegas Amin, yang juga dikenal sebagai mantan Ketua BEM Stikip Nuuwar Fakfak.
Aksi ini merupakan cerminan dari kekecewaan mendalam yang dirasakan para guru setelah menunggu begitu lama tanpa kejelasan. Mereka berharap, melalui pertemuan ini, akan ada solusi cepat yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah pembayaran TPP tersebut. Para guru pun mengingatkan bahwa pendidikan anak-anak di Kabupaten Fakfak kini terancam terganggu jika masalah ini tidak segera dituntaskan.
Di sisi lain, M. Rusdy Farukh, mewakili 20 anggota DPRD Fakfak, menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan para guru. Dalam pernyataannya yang penuh emosi, ia menegaskan bahwa nasib para pendidik ini telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup), dan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pemda serta menyurati Bupati untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami di DPRD sepenuhnya mendukung perjuangan bapak dan ibu guru. Kami akan terus mengawal proses ini hingga hak-hak mereka dipenuhi,” ungkap Rusdy dengan suara yang bergetar, mencerminkan keprihatinannya yang mendalam terhadap kondisi para pendidik.
