EMBARANMEDIA.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat urusan wajib, terutama di bidang sosial. Hal ini disampaikan saat audiensi bersama Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Supardian di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (26/5/2025).
“Undang-undang sudah mengatur ada enam urusan wajib layanan dasar, salah satunya adalah urusan sosial. Tapi kenyataannya, urusan sosial masih sering tertinggal. Karena itu saya mengajak semua kepala daerah untuk bersama-sama memperkuatnya,” ujar Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul.
Ia menekankan bahwa penguatan urusan sosial di tingkat daerah sangat penting dalam menyukseskan program-program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
Menurut Gus Ipul, sinergi ini dapat dimulai dengan memastikan seluruh kebijakan dan intervensi berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi dasar untuk menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan secara tepat dan terukur.
“Inilah yang melatarbelakangi terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Data harus jadi pondasi. Tanpa data yang akurat, intervensi tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Gus Ipul menambahkan, DTSEN akan terus divalidasi karena data sosial sangat dinamis. “Tiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah rumah. Maka, saya minta dukungan bupati, wali kota, dan kepala dinas sosial untuk memastikan data ini terus diperbarui,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga memaparkan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ia menegaskan, Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan desil 1 dalam DTSEN.
“Anak-anak inilah yang akan kita siapkan menjadi agen perubahan. Makanya seleksi calon siswanya harus ketat dan akurat, disetujui dinas sosial, pendamping PKH, BPS, dan ditandatangani bupati,” jelasnya.
Saat ini, Kementerian Sosial telah memulai seleksi calon siswa Sekolah Rakyat di 53 hingga 100 titik di seluruh Indonesia, dengan jumlah calon siswa mencapai 10 ribu anak.
Respons positif datang dari para kepala daerah. Bupati Fakfak Samaun Dahlan menyampaikan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat dan penguatan urusan sosial. Ia menyebut, jarak sekolah di wilayahnya sangat jauh dan membutuhkan perhatian khusus.
“Kalau dilihat dari syarat yang ada, Fakfak sangat layak menerima Sekolah Rakyat. Kami sangat berharap bisa menjadi lokasi pembangunan sekolah ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen. Ia menyambut baik pendataan DTSEN dan menyatakan bahwa penanganan kemiskinan memang harus dilakukan secara kolektif.
“Kami berharap Flores Timur juga bisa menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat. Ini akan menjadi angin segar untuk daerah kami,” ucapnya. Ia juga menyatakan kesiapannya menyediakan lahan seluas 5 hektare, dari kebutuhan ideal 8 hektare.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Supardian menilai Sekolah Rakyat sangat relevan mengingat angka kemiskinan di wilayahnya masih berada di angka 6,19 persen. Ia mengusulkan lokasi baru di area Stadion Jalak Harupat yang telah disurvei dan memiliki fasilitas penunjang memadai. (EM/Kemensos).
